Pemprov Kaltim Siapkan Pengasuhan Anak Terlantar hingga Usia 18 Tahun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anak terlantar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah menadapatkan pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anak terlantar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah menadapatkan pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemprov Kaltim Siapkan Pengasuhan Anak Terlantar hingga Usia 18 Tahun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anak terlantar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah menadapatkan pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anak terlantar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah menadapatkan pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemprov Kaltim Siapkan Pengasuhan Anak Terlantar hingga Usia 18 Tahun

Anak terlantar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah menadapatkan pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anak terlantar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah menadapatkan pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar, Selasa (17/11/2026) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan pengasuhan bagi anak-anak terlantar hingga mencapai usia 18 tahun. Upaya ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak, khususnya hak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan telah menjalankan program pengasuhan terhadap 10 anak dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

“Pada kesempatan pertama ada 10 anak yang sudah kami ajak bekerja sama. Ini merupakan program dedikasi dari Ibu Kejati Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jaya saat ditemui di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, anak-anak tersebut akan mendapatkan pengasuhan hingga dewasa. Setelah menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan mencapai usia 18 tahun, mereka diharapkan mampu hidup mandiri sebelum nantinya dikembalikan kepada keluarga besar.

Dalam pelaksanaannya, Dinsos Kaltim memanfaatkan panti-panti milik pemerintah provinsi sebagai tempat pengasuhan. "Selain mendapatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, anak-anak juga tetap memperoleh akses pendidikan melalui sekolah yang berada di sekitar panti," jelasnya.

Disebutkan Jaya, calon penghuni panti terlebih dahulu diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Dinsos kemudian melakukan asesmen dan wawancara untuk memastikan kondisi anak, termasuk latar belakang keluarga serta status keterlantaran mereka.

“Setelah proses asesmen selesai, barulah mereka bisa dimasukkan sebagai penghuni panti. Di sana mereka juga tetap kami sekolahkan sesuai jenjang pendidikannya,” sebutnya.

Meski begitu, anak-anak yang membutuhkan pengasuhan tidak seluruhnya berstatus terlantar. Sebagian masih memiliki keluarga, tetapi berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas, terutama kelompok desil 1 dan desil 2.

Kelompok tersebut juga menjadi sasaran pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti milik pemerintah maupun lembaga kesejahteraan sosial (LKS) swasta. "Nanti, kami akan mengevaluasi kemungkinan mengalihkan sebagian anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 ke program Sekolah Rakyat," tuturnya. 

Dengan begitu, kebutuhan pendidikan mereka dapat lebih terjamin mulai jenjang SD hingga SMA. Namun, pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah kabupaten/kota dan lembaga sosial masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan serta membantu operasional panti.

Untuk itu, Pemprov Kaltim turut memberikan bantuan kepada panti-panti milik masyarakat, baik berupa permakanan maupun dukungan lain untuk menunjang pembinaan penghuni.

“Kami juga akan membuat standardisasi bagi LKS. Mereka harus memiliki sumber daya pekerja sosial dan SDM profesional yang bertugas sebagai pengasuh sesuai bidang keahliannya,” tutupnya.