Banner ADV

Proyek Multiyears Bernilai Besar, Baharuddin Demmu: Kaltim Ada Uang atau Tidak?

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Proyek Multiyears Bernilai Besar, Baharuddin Demmu: Kaltim Ada Uang atau Tidak?

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Proyek Multiyears Bernilai Besar, Baharuddin Demmu: Kaltim Ada Uang atau Tidak?

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Rencana penganggaran proyek tahun jamak atau multiyears di Kaltim perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Besarnya nilai anggaran yang diusulkan dinilai tidak boleh hanya berpatokan pada kebutuhan pembangunan, tetapi juga harus melihat kesiapan keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan selama beberapa tahun.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mempertanyakan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sejumlah usulan proyek yang direncanakan menggunakan skema tahun jamak tersebut.

"Pertama kan harus ditanya apakah fiskal kita mencukupi. Karena tahun jamak itu saya lihat hampir semua diusulkan dalam tiga tahun. Artinya, selama tiga tahun itu pemerintah dan DPRD harus bersepakat. Tapi pertanyaannya, kita ada uang atau tidak?" ujar pria yang kerap disapa Demmu itu.

Menurutnya, skema multiyears yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun membutuhkan komitmen anggaran berkelanjutan dari pemerintah daerah dan DPRD. 

Karena itu, ketersediaan anggaran harus dipastikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut penting dijawab sebelum DPRD memberikan persetujuan terhadap usulan pemerintah. 

"Karena proyek tahun jamak akan mengikat kemampuan keuangan daerah dalam beberapa tahun anggaran sekaligus," tegasnya.

Terlebih, waktu penyampaian usulan yang dinilainya terlalu terburu-buru. Padahal, rencana dengan kebutuhan anggaran besar semestinya sudah dibahas sebelum tahapan pembahasan KUAPPS.

"Kenapa terburu-buru? Kenapa baru dimasukkan? Kenapa tidak dibahas sebelum KUAPPS dibahas? Nah, itu juga perlu dipertanyakan," katanya.

Ia menegaskan, kehati-hatian diperlukan agar pemerintah tidak menetapkan komitmen pembiayaan yang justru membebani keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. (Adv)