Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).
Regulasi ini dirancang sebagai payung hukum komprehensif untuk mencegah kekerasan, penelantaran, hingga eksploitasi anak di ruang publik.
Juru Bicara DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen legislatif dalam menjamin hak tumbuh kembang generasi muda di wilayah perbatasan.
"Anak merupakan generasi penerus yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pembentukan Raperda ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk menghadirkan regulasi daerah yang selaras dengan kebutuhan perlindungan anak saat ini," ujar Andi Fajrul Syam.
Menurutnya, salah satu sorotan utama dalam Raperda tersebut adalah pencegahan eksploitasi ekonomi terhadap anak, seperti pemanfaatan anak sebagai pengemis, pengamen, maupun pekerja jalanan yang mengancam keselamatan dan menghambat pendidikan mereka.
"Penanganan kerentanan anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi keluarga. Melalui Raperda ini, kita dorong sinergi terpadu antara pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak," pungkasnya. (Adv)


