Banner ADV

Penetapan Status Tanggap Darurat di Kubar Melalui Kajian BPBD, Bupati Jadi Penentu

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Kantor BPBD Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)
Kantor BPBD Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Penetapan Status Tanggap Darurat di Kubar Melalui Kajian BPBD, Bupati Jadi Penentu

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Kantor BPBD Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)
Kantor BPBD Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Penetapan Status Tanggap Darurat di Kubar Melalui Kajian BPBD, Bupati Jadi Penentu

Kantor BPBD Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)
Kantor BPBD Kubar. (Foto: Achmad Fadillah/Pusaranmedia.com)

Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan

KUTAI BARAT - Penetapan status kedaruratan bencana di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tidak dilakukan secara langsung setelah muncul laporan kejadian. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terlebih dahulu melakukan pemantauan, memverifikasi informasi, hingga mengkaji kondisi lapangan sebelum menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna menjelaskan proses penetapan status tersebut mempertimbangkan potensi ancaman serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana.

Dalam tahap awal, BPBD menghimpun informasi dari berbagai sumber, mulai dari laporan kejadian masyarakat, hasil pemantauan langsung di lapangan, hingga data pendukung dari instansi terkait. 

Informasi tersebut kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk mengetahui tingkat risiko serta kebutuhan penanganan.

Hasil pemantauan dan kajian menjadi dasar bagi BPBD untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Kubar. 

Selanjutnya, kepala daerah menjadi pihak yang menetapkan status kebencanaan dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat risiko yang dihadapi wilayah terdampak.

"Penetapan status kedaruratan bencana di Kabupaten Kutai Barat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, analisis kondisi lapangan, serta kajian terhadap potensi ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana," jelas Pak Ondo, sapaan akrabnya, Selasa (17/11/2026).

Salah satu penerapannya terlihat dalam penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi 2026. Keputusan tersebut mempertimbangkan hasil koordinasi dan informasi mengenai potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi yang dapat memicu berbagai kejadian bencana di wilayah Kubar.

Ada dua yang tercatat dalam penetapan status tanggap darurat di Kubar, yakni siaga darurat Hidrometeorologi basah mulai 12 Mei 2026 dan dipertegas kembali pada 20 Mei 2026 oleh bupati menyusul luapan Sungai Mahakam yang merendam enam kecamatan, dan Hidrometeorologi kering dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 3830 Tahun 2026 tentang Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kekeringan, Karhutla, dan Kabut Asap yang diterbitkan pada akhir Agustus 2026.

Melalui penetapan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan langkah kesiapsiagaan, pencegahan, serta koordinasi lintas sektor sebelum maupun ketika bencana terjadi.

Pertimbangan tersebut menjadi penting mengingat Kubar menghadapi ancaman berbagai jenis bencana. Banjir yang terjadi pada Mei 2026, misalnya, merendam empat kecamatan, yakni Tering, Long Iram, Melak, dan Manor Bulatn.

Dampak terparah tercatat di Kecamatan Tering dan Long Iram dengan sembilan kampung terdampak. Ketinggian air berkisar 30 sentimeter hingga satu meter, merendam sekitar 1.340 rumah dan berdampak terhadap lebih dari 5.700 jiwa. Di Kampung Jelemuq, sebanyak 357 jiwa atau 115 kepala keluarga terdampak banjir.

Selain banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) juga menjadi ancaman yang membutuhkan perhatian. Hingga awal November 2026, tercatat 225 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai 7.483,38 hektare.

Pak Ondo menyebut jenis bencana yang paling sering membutuhkan penanganan langsung BPBD antara lain banjir, karhutla, tanah longsor, dan pohon tumbang. Setiap kejadian memiliki karakteristik dan tingkat risiko berbeda sehingga membutuhkan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Karena itu, penetapan status kebencanaan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

"Melalui penetapan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan langkah-langkah kesiapsiagaan, pencegahan, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif," pungkasnya. (Adv) T9 - Penanganan Karhutla dan Kebencanaan