Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Pemerintah daerah tengah menyusun regulasi terkait perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Penyusunan aturan tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan sekaligus mempercepat kegiatan investasi di sektor pertambangan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan pengaturan perizinan MBLB kini diserahkan kepada pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah provinsi (pemprov) sedang menyiapkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar pengaturan kegiatan pertambangan tersebut.
"Regulasinya diserahkan ke daerah. Karena itu, kami sedang menyusun perda. Hanya saja, memang ada beberapa poin yang harus mengacu pada keputusan pusat," kata Samsun.
Menurut Samsun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan penetapan tarif yang tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, MBLB memiliki karakteristik berbeda dengan pertambangan mineral logam maupun batu bara. Komoditas yang masuk dalam kategori tersebut antara lain tanah urug, laterit dan pasir yang nilai ekonominya relatif berbeda dibandingkan komoditas tambang lainnya.
"Proses perizinan MBLB perlu dibuat lebih sederhana karena karakteristik dan skala kegiatan pertambangannya tidak sama dengan tambang batu bara maupun mineral logam," imbuhnya.
Disebutkan Samsun, penyederhanaan tersebut nantinya akan dijabarkan melalui peraturan kepala daerah (perkada). Aturan teknis itu akan mengatur sejumlah hal, mulai dari tarif, batasan luas wilayah, persyaratan perizinan hingga durasi pengurusan izin.
"Tergantung keputusan atau perkada yang mengatur secara teknis. Berapa tarifnya, berapa batasan luasnya, bagaimana perizinannya, dan berapa lama prosesnya," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap penyusunan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan proses perizinan yang lebih efektif.
"Kita berharap, kegiatan investasi MBLB di Kaltim dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan lingkungan," tandasnya. (Adv)



