Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai menyiapkan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun ke depan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) periode 2026–2046.
Regulasi tersebut menjadi salah satu dari dua Raperda usulan pemerintah daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan.
Juru Bicara DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam menjelaskan, penyusunan RP3KP memiliki arti strategis dalam memberikan arah dan kepastian hukum terhadap pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, karakteristik geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan perkotaan, tetapi juga memperhatikan kawasan perbatasan, industri hingga agropolitan.
"Dalam rancangan itu, pemerintah daerah juga mengatur perlindungan kawasan yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan permukiman, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung dan ekosistem mangrove," ujar Fajrul.
Selain itu, RP3KP diharapkan menjadi landasan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Fajrul menilai keberadaan regulasi tersebut penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan terencana, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
"Pembangunan perumahan di Kabupaten Nunukan diharapkan tidak berlangsung secara sporadis, melainkan memiliki arah kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dengan tata ruang dan pembangunan daerah," ujarnya.
Raperda RP3KP selanjutnya akan dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Nunukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Adv)


