Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Proyeksi penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun anggaran 2027 mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan parlemen.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengingatkan tren penurunan kapasitas fiskal daerah berpotensi menggerus postur belanja pegawai serta melumpuhkan optimalisasi kinerja pemerintahan hingga ke tingkat lembaga legislatif.
Menurut Agusriansyah, dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah efisiensi ketat dengan memangkas pos anggaran non-prioritas, seperti perjalanan dinas, biaya sewa, hingga belanja operasional perkantoran.
Namun, kata dia, jika penyusutan anggaran terus berlanjut pada 2027, maka efisiensi semata tidak akan lagi cukup untuk menambal defisit ruang fiskal. "Kalau ini terus mengalami penurunan APBD, pasti plotnya lari ke belanja pegawai," ungkap Agusriansyah, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, DPRD dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan di tahun 2027 terancam tidak bisa berjalan optimal hingga 50 persen. Dari kebutuhan anggaran di atas Rp200 miliar hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp140 miliar.
"Lembaga yang membahas anggaran saja mengalami penyesuaian sebesar itu, apalagi dinas-dinas teknis terkait," bebernya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai upaya diplomatik dan politis telah ditempuh daerah untuk menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Mulai dari audiensi para kepala daerah dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri hingga Komisi II DPR RI.
Bahkan, Agusriansyah secara pribadi pernah melayangkan surat terbuka kepada Presiden serta bersinergi bersama elemen masyarakat dan Kaukus Kalimantan dalam rapat dengar pendapat di Senayan.
Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan tren penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) masih terus terjadi.
Bagi Agusriansyah, pemangkasan pagu TKD di awal tahun sebenarnya masih dapat dimitigasi dengan menyesuaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Persoalan yang jauh lebih krusial dan melumpuhkan tata kelola keuangan daerah justru berasal dari fenomena kurang salur oleh pemerintah pusat.
"Program sudah disiapkan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah terbit, tiba-tiba dananya tidak ditransfer penuh ke daerah. Misalnya jatah transfer kita Rp5 triliun, ternyata hanya ditransfer Rp3 triliun. Itu yang lebih parah dan terjadi tidak hanya di provinsi, tetapi juga di kabupaten/kota," tegasnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kondisi kurang salur tersebut memicu efek domino yang serius, mulai dari keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga (kontraktor) hingga tersendatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia mencontohkan kasus keterlambatan TPP tenaga medis yang sempat terjadi akibat keterbatasan anggaran yang hanya mampu dialokasikan untuk 7 hingga 9 bulan demi memenuhi porsi belanja wajib. Akibatnya, terjadi kekosongan kas daerah pada masa transisi sebelum pengesahan APBD Perubahan.
Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, DPRD Kaltim tengah menggenjot optimalisasi regulasi daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong penguatan kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya pada sektor rumah sakit.
"Kami berharap ke depan BLUD rumah sakit sudah mampu membiayai gaji karyawannya sekaligus TPP secara mandiri, sehingga tidak lagi membebani APBD," harapnya. (Adv)



