Banner ADV

DPRD Kaltim Soroti Pajak Kendaraan Perusahaan Luar Daerah di Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle saat di wawancara oleh awak media. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle saat di wawancara oleh awak media. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Soroti Pajak Kendaraan Perusahaan Luar Daerah di Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle saat di wawancara oleh awak media. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle saat di wawancara oleh awak media. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Soroti Pajak Kendaraan Perusahaan Luar Daerah di Kaltim

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle saat di wawancara oleh awak media. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle saat di wawancara oleh awak media. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Penggunaan kendaraan bermotor berpelat nomor luar daerah oleh perusahaan yang beroperasi di Kaltim menjadi perhatian DPRD Kaltim.

Kondisi ini dinilai dapat mengurangi potensi penerimaan pajak daerah, meskipun kendaraan tersebut turut memanfaatkan infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menilai perusahaan perlu memperhatikan kewajiban perpajakan di wilayah tempat mereka menjalankan aktivitas usaha. Sebab, penggunaan infrastruktur daerah harus diimbangi dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Menurutnya, ketimpangan terjadi ketika perusahaan menggunakan kendaraan berpelat luar daerah untuk menunjang operasional di Kaltim, sementara penerimaan pajak kendaraan bermotor justru masuk ke daerah lain.

“Tidak adil rasanya apabila perusahaan menikmati fasilitas infrastruktur di Kaltim, sementara kewajiban pajak kendaraannya justru masuk ke daerah lain,” tegas Sabaruddin.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat pemprov harus menanggung biaya pembangunan maupun pemeliharaan jalan yang juga digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Sementara itu, potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tidak sepenuhnya dinikmati daerah.

Bahkan, kata dia, ketika infrastruktur mengalami kerusakan, Pemprov Kaltim kembali dibebani pembiayaan untuk melakukan perbaikan.

Karena itu, Sabaruddin meminta perusahaan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan di daerah tempat mereka beroperasi. "Kontribusi dunia usaha, tidak cukup hanya melalui aktivitas ekonomi dan investasi, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan pajak," imbuhnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi II dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kondisi fiskal Pemprov Kaltim yang sedang menghadapi keterbatasan anggaran.

Selain pajak kendaraan bermotor, sejumlah sektor lain yang menjadi perhatian meliputi Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.

“Kami mengimbau perusahaan-perusahaan agar menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi di Kaltim melalui sektor perpajakan,” tutupnya. (Adv)