Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Perlindungan penyu di Kabupaten Berau mulai diarahkan tidak hanya untuk menjaga kelestarian satwa laut, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Salah satunya melalui rencana pembentukan Unit Konservasi Penyu (UKP) yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Gagasan tersebut mendapat dukungan Dinas Perikanan Berau. Inisiatif yang digagas Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur (Kaltim) ini dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk membangun sistem perlindungan penyu yang lebih terorganisasi hingga kampung.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid mengatakan keberadaan unit konservasi diperlukan untuk memastikan kawasan pesisir tetap terjaga dari aktivitas yang mengancam ekosistem laut. Termasuk mencegah penangkapan maupun perburuan penyu yang merupakan satwa dilindungi.
Menurutnya, pelestarian tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi. Harus ada pengawasan dan aturan yang menjadi pegangan masyarakat agar perlindungan terhadap satwa dapat diterapkan secara konsisten.
“Jangan sampai masih ada penangkapan penyu atau perburuan satwa yang dilindungi. Konservasi ini menjadi upaya kita menjaga kondisi alam Berau supaya tetap lestari dan bisa dinikmati hingga generasi mendatang,” tegas Majid.
Untuk memperkuat pelaksanaannya, Dinas Perikanan juga mendorong adanya regulasi di tingkat lokal. Pemerintah kampung dinilai memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan konservasi tetap berjalan sesuai ketentuan.
Majid menyebut Peraturan Kampung (Perkam) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperjelas batasan aktivitas, memperkuat pengawasan, sekaligus memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan penyu, sehingga pengelolaan kawasan tidak hanya bergantung pada program atau kegiatan dari pihak luar.
Di sisi lain, kawasan konservasi juga berpeluang dikembangkan sebagai daya tarik wisata bahari berbasis lingkungan. Jika dikelola dengan baik, keberadaan kawasan tersebut dapat mendatangkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka kesempatan usaha bagi warga setempat.
Kampung pun berpotensi memperoleh tambahan pemasukan dari aktivitas wisata yang tetap mengedepankan kelestarian alam.
“Jadi bukan hanya satwanya yang terlindungi, tetapi kawasan juga bisa memberikan manfaat bagi kampung. Pemasukan masyarakat dapat tumbuh melalui pengelolaan wisata yang tetap menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Melalui pembentukan UKP, perlindungan penyu diharapkan menjadi bagian dari pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, kelestarian ekosistem laut dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.


