Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Perubahan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim diharapkan memperkuat koordinasi penanganan bencana hingga tingkat kabupaten dan kota.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan, penyesuaian tersebut menjadi bagian dari revisi ketiga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
"Dalam pembahasan revisi itu, Komisi I mengakomodasi perubahan ketentuan pada Pasal 6 dan penghapusan Pasal 17. Penyesuaian itu berkaitan dengan kedudukan BPBD dalam struktur pemerintahan daerah," beber Salehuddin.
Dijelaskan Salehuddin, sebelumnya, posisi BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda) secara ex-officio, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari dijalankan kepala pelaksana.
Namun, ketentuan tersebut disesuaikan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur perubahan struktur kelembagaan BPBD.
Melalui penyesuaian itu, BPBD akan dipimpin langsung pejabat eselon II. Meski tidak mengubah struktur organisasi secara signifikan, perubahan tersebut diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi BPBD dalam menjalankan kewenangannya.
“Harapannya bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD di kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan,” jelasnya.
Ia menerangkan, penguatan kelembagaan tidak cukup hanya melalui perubahan kedudukan organisasi. Pemerintah provinsi (pemprov) juga perlu memastikan BPBD mampu menjalankan fungsi koordinasi dan menjangkau kebutuhan penanganan bencana di daerah.
Karena itu, pihaknya turut menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim agar optimalisasi kinerja BPBD dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Kami berharap perubahan perda ini menjadi momentum bagi BPBD Kaltim untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi penanggulangan bencana antardaerah," pungkasnya. (Adv)



