Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Rencana peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutim masih terkendala kemampuan keuangan daerah.
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya disalurkan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi menyebut sekitar Rp1,2 triliun DBH yang menjadi hak daerah masih tertahan di pemerintah pusat.
Sementara dana yang telah ditransfer ke kas daerah baru sekitar Rp60 miliar.
Menurut Jimmi, keterbatasan penerimaan daerah tersebut turut mempersempit ruang fiskal pemerintah kabupaten untuk meningkatkan belanja, termasuk alokasi TPP bagi ASN.
Ia menjelaskan, kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja wajib atau mandatory spending.
Kondisi itu juga dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menambah TPP.
“Kita sebenarnya masih perlu mendorong lagi. Kalau APBD naik, mandatory spending juga naik. Dan tentu berdampak pada bertambahnya TPP. Kita harapkan itu bisa didorong,” ujar Jimmi.
Dia mengatakan, DPRD mendorong agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran DBH yang belum disalurkan, termasuk kewajiban kurang salur dan kurang bayar.
“Kita mau desak supaya bisa maksimal dicairkan. Kita harapkan tahun ini bisa 100 persen,” katanya.
Terkait upaya ini, Jimmi menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Keuangan.
Namun, dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, pencairan seluruh dana tersebut dinilai sulit terealisasi.
Ia berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan pembayaran DBH pada tahun depan dengan persentase lebih dari 50 persen.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Paling tidak di atas 50 persen,” tuturnya.


