DBH Rp1,2 Triliun Belum Tersalur, Kenaikan TPP ASN Kutim Terhambat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca5 kali dibaca
Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DBH Rp1,2 Triliun Belum Tersalur, Kenaikan TPP ASN Kutim Terhambat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca5 kali dibaca
Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DBH Rp1,2 Triliun Belum Tersalur, Kenaikan TPP ASN Kutim Terhambat

5
Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

‎Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

‎SANGATTA – Rencana peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutim masih terkendala kemampuan keuangan daerah. 

‎Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya disalurkan.

‎Ketua DPRD Kutim, Jimmi menyebut sekitar Rp1,2 triliun DBH yang menjadi hak daerah masih tertahan di pemerintah pusat. 

‎Sementara dana yang telah ditransfer ke kas daerah baru sekitar Rp60 miliar.

‎Menurut Jimmi, keterbatasan penerimaan daerah tersebut turut mempersempit ruang fiskal pemerintah kabupaten untuk meningkatkan belanja, termasuk alokasi TPP bagi ASN.

‎Ia menjelaskan, kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja wajib atau mandatory spending. 

‎Kondisi itu juga dapat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menambah TPP.

‎“Kita sebenarnya masih perlu mendorong lagi. Kalau APBD naik, mandatory spending juga naik. Dan tentu berdampak pada bertambahnya TPP. Kita harapkan itu bisa didorong,” ujar Jimmi.

‎Dia mengatakan, DPRD mendorong agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran DBH yang belum disalurkan, termasuk kewajiban kurang salur dan kurang bayar.

‎“Kita mau desak supaya bisa maksimal dicairkan. Kita harapkan tahun ini bisa 100 persen,” katanya.

‎Terkait upaya ini, Jimmi menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Keuangan. 

‎Namun, dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, pencairan seluruh dana tersebut dinilai sulit terealisasi.

‎Ia berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan pembayaran DBH pada tahun depan dengan persentase lebih dari 50 persen.

‎“Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan. Paling tidak di atas 50 persen,” tuturnya.