Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Pelaksanaan reses Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali membuka potret ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.
Di luar persoalan pendidikan yang menjadi bidang tugasnya di Komisi IV, aspirasi yang ditampung di lapangan justru didominasi keluhan mendasar masyarakat, mulai dari minimnya layanan kesehatan, belum meratanya jaringan listrik desa hingga akses jalan berlumpur di Kecamatan Rantau Pulung. Persoalan tersebut diakuinya masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah.
Agus Aras mengungkapkan bahwa di tengah geliat pembangunan Kalimantan Timur, fakta di lapangan menunjukkan masih ada sejumlah desa di Kutim yang belum menikmati aliran listrik dari PLN.
Meski pemenuhan jaringan listrik diklaim terus berjalan secara bertahap, ketiadaan energi listrik yang merata dinilai menghambat aktivitas ekonomi serta kualitas hidup warga pedalaman.
"Termasuk kesehatan masyarakat dan listrik desa. Sampai hari ini juga masih ada beberapa desa yang belum terjangkau listrik PLN di dapil kami itu. Tapi ini secara bertahap terus dipenuhi oleh PLN," ujar Agus Aras saat diwawancara di Samarinda.
Keluhan paling krusial yang diterima dalam reses tersebut berkaitan dengan buruknya kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Rantau Pulung. Memasuki musim penghujan, ruas jalan di wilayah tersebut berubah menjadi kubangan becek yang sangat sulit dilintasi kendaraan maupun warga.
Kondisi ini menurutnya cukup ironis mengingat jalan Rantau Pulung merupakan urat nadi penghubung utama menuju sejumlah kecamatan di kawasan pedalaman Kutim.
Menyikapi keluhan tersebut, Agus Aras menegaskan bahwa tanggung jawab penanganan dan pembiayaan jalan Rantau Pulung berada sepenuhnya di pundak Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Karena itu, DPRD Kaltim terus mendesak dan berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Kutim agar tidak tutup mata terhadap penderitaan warga setiap kali musim hujan tiba.
Seluruh aspirasi warga yang berhasil dihimpun dari wilayah pedalaman Kutim ini dipastikan akan dikawal secara serius oleh DPRD Kaltim melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lintas pemerintahan.
Agus berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret agar persoalan infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan krisis listrik desa tidak terus berulang menjadi keluhan tahunan masyarakat.
"Kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, karena memang ini akses jalan penghubung untuk ke wilayah pedalaman, beberapa kecamatan yang ada di dalam itu benar-benar dipikirkan karena beban pembiayaannya ada di APBD kabupaten," pungkas Agus Aras. (Adv)



