Banner ADV

DPRD Kaltim Soroti Rencana Pemindahan Badak Pari di Mahulu, Ada Apa dengan Habitatnya?

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Badak Pari. (foto: istimewa)
Badak Pari. (foto: istimewa)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Soroti Rencana Pemindahan Badak Pari di Mahulu, Ada Apa dengan Habitatnya?

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Badak Pari. (foto: istimewa)
Badak Pari. (foto: istimewa)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Soroti Rencana Pemindahan Badak Pari di Mahulu, Ada Apa dengan Habitatnya?

Badak Pari. (foto: istimewa)
Badak Pari. (foto: istimewa)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Aktivitas pertambangan di Kaltim diminta tidak mengabaikan keberadaan satwa dilindungi dan kawasan konservasi. 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengingatkan pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk keberlangsungan habitat satwa yang terancam punah.

"Perlu ada penjelasan mengenai pihak yang terlibat dan alasan satwa dilindungi harus dipindahkan dari habitatnya," kata Hasanuddin.

Iniu disampaikan menyusul informasi mengenai rencana pemindahan atau translokasi Badak Pari dari habitat aslinya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). 

Rencana tersebut menjadi perhatian karena muncul dugaan adanya keterkaitan antara pemindahan satwa dengan kepentingan perluasan kawasan pertambangan.

Menurut Hasanuddin, kawasan hutan memiliki fungsi berbeda yang tidak bisa diperlakukan sama. Dimana ada hutan lindung, hutan konservasi hingga kawasan hutan produksi yang memiliki ketentuan pemanfaatan.

“Kalau pertambangan kan dibatasi. Saya kira enggak bisa kalau itu kawasan yang dilindungi, apalagi satwa yang dilindungi,” tegasnya.

Politikus Golkar ini menilai, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian penting dalam pengawasan aktivitas pertambangan. Keberadaan aturan perlindungan satwa semestinya menjadi batas bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Kami akan mendalami persoalan ini melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait," imbuhnya.

Jika ditemukan keterkaitan antara pemindahan satwa dengan kepentingan perusahaan, DPRD membuka kemungkinan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan langsung.

Persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari proses pemindahan satwa, tetapi juga harus menelusuri aktivitas yang menyebabkan habitat alaminya terancam," pungkasnya. (Adv)