Banner ADV

DPRD Kaltim Siap Dukung Anggaran Alkes Pandurata AWS, Soroti Kekurangan Rp60 Miliar hingga Akses Ruangan MRI

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Siap Dukung Anggaran Alkes Pandurata AWS, Soroti Kekurangan Rp60 Miliar hingga Akses Ruangan MRI

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Siap Dukung Anggaran Alkes Pandurata AWS, Soroti Kekurangan Rp60 Miliar hingga Akses Ruangan MRI

Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Komisi IV DPRD Kaltim saat meninjau gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mendukung pemenuhan anggaran alat kesehatan (alkes) bagi operasional Gedung Pandurata di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. 

Dukungan tersebut dinilai krusial agar proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu tidak mangkrak atau mubazir saat memasuki tahap operasional pada tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mengaku secara umum progres fisik pembangunan Gedung Pandurata berjalan sesuai jadwal tiga tahun yang telah dirancang sejak awal dan ditargetkan rampung serta diserahterimakan pada 31 Desember 2026. 

Meski demikian, ia mengakui adanya sejumlah penyesuaian teknis di lapangan seperti pengaturan pintu dan koridor akibat kurang matangnya komunikasi antara pihak penanggung jawab konstruksi dan pihak pengguna layanan pada fase perencanaan awal.

"Kalau dari segi penyelesaian pekerjaan, kita optimis progresnya insyaallah selesai per 31 Desember," ujar Darlis usai meninjau proyek tersebut, Rabu (18/11/2026). 

Terkait pembiayaan, Darlis menyebut proyek tersebut direncanakan menelan anggaran sekitar Rp400 miliar lebih dalam empat tahap dan Dinas PUPR disebut optimistis nilai belanja tetap mengacu pada pagu awal tanpa pembengkakan. 

Namun, ia mengingatkan serah terima bangunan pada akhir Desember 2026 belum berarti gedung bisa langsung beroperasi penuh karena masih memerlukan penyelesaian interior serta sarana penunjang medis.

Persoalan yang menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim adalah kesiapan alat kesehatan (alkes). 

Dari total kebutuhan alkes yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar, anggaran yang tersedia hingga tahun 2027 baru sekitar Rp90 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp60 miliar.

"Memang untuk alkes-nya, karena mereka membutuhkan alkes senilai Rp150 miliar. Yang tersedia sampai 2027 ini baru Rp90 miliar. Jadi mereka masih membutuhkan sekitar Rp60 miliaran," bebernya. 

Ia menambahkan, pihak rumah sakit memperkirakan Gedung Pandurata baru dapat beroperasi sekitar pertengahan 2027. 

Karena itu, DPRD Kaltim siap mendorong pembahasan kekurangan anggaran alkes sekitar Rp60 miliar tersebut pada APBD Perubahan 2027 agar layanan kesehatan rujukan di Kaltim dapat berjalan optimal dan ditopang kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Darlis turut meluruskan polemik sebelumnya terkait pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang diduga tak sesuai spesifikasi. 

Menurutnya, tidak ada selisih harga antara keduanya, sementara bore 60 dinilai memadai dan justru menghasilkan kualitas citra yang lebih tinggi, sedangkan bore yang lebih besar berkaitan dengan kapasitas dimensi pasien.

Meski demikian, Darlis menyoroti kendala teknis dalam memasukkan unit MRI ke ruangannya karena dimensi dan tonase alat yang sangat besar tidak memungkinkan diakses secara manual tanpa risiko merusak struktur dinding. 

Penanganannya harus melalui pembongkaran sebagian dinding untuk akses masuk alat dari samping, dengan jaminan dari pihak PUPR bahwa tidak ada tambahan biaya bagi kontraktor karena menjadi tanggung jawab pihak penyedia/pemilik barang. 

"Mudah-mudahan kita diskusikan nanti di APBD Perubahan 2027 sehingga bisa terpenuhi semua," pungkasnya. (Adv)