Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat serta besarnya alokasi belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027.
Melalui Juru Bicara Fraksi NasDem, Hendrawan menilai struktur anggaran daerah masih perlu dibenahi agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, NasDem mengungkapkan bahwa pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,396 triliun.
Namun sekitar Rp1,276 triliun atau lebih dari 91 persen masih bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan antardaerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya ditargetkan sekitar Rp110,26 miliar.
"NasDem menilai kondisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan belum mengalami penguatan yang signifikan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan, termasuk melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak restoran dan hiburan, serta retribusi kekayaan daerah," ujar Hendrawan.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar melakukan pemutakhiran basis data perpajakan, tetapi menghadirkan terobosan digitalisasi pemungutan pajak dan memperkuat penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Di sisi belanja, NasDem turut menyoroti komposisi anggaran yang dinilai masih didominasi kebutuhan operasional birokrasi. Dari total belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun, alokasi belanja operasi mencapai Rp1,109 triliun.
Bahkan, belanja pegawai menyerap anggaran hingga Rp674,31 miliar. Sebaliknya, belanja modal yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat hanya dialokasikan sebesar Rp186,83 miliar.
"Komposisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa APBD Nunukan masih cenderung berorientasi pada kebutuhan birokrasi dibandingkan pelayanan langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, Fraksi NasDem mendorong penataan kepegawaian berbasis kinerja, pengendalian rekrutmen tenaga non-ASN yang tidak mendesak, serta efisiensi belanja barang dan jasa, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, dan alat tulis kantor.
Menurut NasDem, efisiensi tersebut diperlukan agar ruang fiskal yang tersedia dapat dialihkan untuk memperbesar belanja pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan terluar.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah proyeksi kebutuhan belanja penyesuaian yang disebut meningkat hingga Rp1,607 triliun. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pendanaan atau gap hingga Rp200 miliar akibat dinamika alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
"Kami menilai potensi kesenjangan tersebut merupakan peringatan serius yang harus diantisipasi pemerintah daerah. Jika tidak dikelola secara tepat, kondisi itu berisiko menyebabkan program tidak terbayarkan, menumpuknya kewajiban kepada pihak ketiga, hingga terhambatnya proyek infrastruktur prioritas," ungkapnya.
Fraksi NasDem meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuka secara transparan rincian pos anggaran yang mengalami peningkatan kebutuhan belanja hingga Rp185,16 miliar.
Selain itu, NasDem menyatakan sikap hati-hati terhadap wacana pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bukan bank. Pemerintah daerah diminta terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh terhadap kemampuan membayar, beban pinjaman yang masih berjalan, serta kepastian hukum atas piutang atau kekurangan pembayaran dari pemerintah pusat.
"Kami mengingatkan agar kebijakan penambahan utang tidak justru membebani keuangan daerah dan menghambat kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan pada masa mendatang," tegas Hendrawan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan mengingat karakteristik Kabupaten Nunukan sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
Alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp150,51 miliar diharapkan benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.
NasDem secara khusus menyoroti kebutuhan pembangunan jalan penghubung antarkecamatan di wilayah dataran tinggi, seperti Krayan, Lumbis dan Sebuku, serta peningkatan konektivitas wilayah pesisir. Pembangunan infrastruktur, menurut fraksi tersebut, tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota kabupaten.
Selain itu, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang disampaikan kepada pemerintah daerah, di antaranya pemerataan peningkatan kompetensi guru, keberlanjutan program sister school, serta pembangunan gedung baru SMP Negeri Lumbis Pansiangan.
Pada sektor kesehatan, NasDem mendorong ketersediaan tenaga medis di setiap puskesmas pembantu (pustu) dan pengadaan ambulans di setiap kecamatan.
NasDem juga meminta pemerintah daerah mendorong realisasi pemekaran kecamatan guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Percepatan pembukaan dan peningkatan akses jalan di wilayah Binusan, pemerataan infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Nunukan, serta pembenahan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) turut menjadi catatan penting.
NasDem juga mengingatkan pemerintah daerah agar setiap pergeseran anggaran tetap melibatkan DPRD sesuai fungsi pengawasan legislatif. Sementara itu, pekerjaan rigid pavement atau jalan beton yang dinilai kurang mendesak dan menyerap anggaran besar diminta untuk dievaluasi agar anggarannya dapat dialihkan ke program yang lebih prioritas.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, penerimaan tersebut bukan berarti tanpa catatan maupun persyaratan.
NasDem menegaskan akan mengawal pembahasan RAPBD agar seluruh penyesuaian fiskal dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan.
"Fraksi NasDem berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen administratif penyerapan anggaran, tetapi mampu menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan," pungkasnya. (Adv)


