Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nunukan menyoroti potensi kesenjangan pendanaan sebesar Rp200 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut agar tidak berdampak terhadap program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Nunukan, Ramsah, dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Ramsah mengaku berdasarkan nota keuangan, RAPBD awal mencatat defisit sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun dalam perkembangan informasi fiskal, pemerintah daerah menyampaikan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,407 triliun dengan kebutuhan belanja mencapai Rp1,607 triliun. Dengan demikian, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
Fraksi Demokrat mempertanyakan dari mana pemerintah daerah akan memperoleh sumber pembiayaan untuk menutup kesenjangan tersebut, termasuk kepastian tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Jika sumber pendanaan belum pasti, maka kegiatan apa saja yang akan dikurangi atau ditunda? Bagaimana pemerintah menjamin agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan pelayanan dasar masyarakat?" ujar Ramsah.
Demokrat menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menetapkan program dan kegiatan yang belum memiliki kepastian sumber pendanaan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada tahun anggaran berjalan.
Selain persoalan kesenjangan pendanaan, Fraksi Demokrat juga menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai dalam RAPBD 2027. Dari total belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun, anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp674,31 miliar atau sekitar 47,4 persen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kebutuhan belanja aparatur dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memastikan besarnya belanja pegawai sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur, serta produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya.
Dikatakan Ramsah, jangan sampai anggaran daerah lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terpenuhi secara optimal.
Di sisi lain, Demokrat mencermati alokasi belanja modal yang hanya sebesar Rp186,83 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi dialokasikan sebesar Rp150,51 miliar.
"Pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan antarwilayah, mengingat Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah kepulauan, perbatasan, pedalaman, serta daerah dengan keterbatasan aksesibilitas," pintanya.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan jalan dan jembatan pada 2027, termasuk perhatian terhadap infrastruktur di kawasan perbatasan dan pedalaman.
Demokrat juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi Demokrat turut memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah daerah menjajaki alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah.
Demokrat memahami pembiayaan alternatif dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh diambil tanpa perhitungan yang matang.
"Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terperinci nilai pinjaman yang sedang dijajaki, tujuan penggunaannya, jangka waktu pengembalian, hingga kemampuan APBD untuk membayar pokok dan bunga pinjaman," tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memaparkan risiko yang mungkin ditanggung daerah apabila penerimaan transfer dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan proyeksi.
Fraksi Demokrat meminta setiap rencana pinjaman disampaikan secara transparan kepada DPRD dan terlebih dahulu melalui kajian kelayakan, kemampuan fiskal, serta persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai kebijakan pembiayaan yang diambil saat ini justru menjadi beban keuangan bagi pemerintahan dan masyarakat pada masa mendatang.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat juga menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pembangunan daerah, meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
"Pemerintah daerah diminta memperhatikan ketersediaan tenaga guru dan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Ketersediaan obat-obatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian," jelasnya.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas dinilai perlu mendapatkan dukungan anggaran yang jelas.
Tidak hanya sektor pelayanan dasar, Demokrat juga mendorong kebijakan APBD 2027 agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok ekonomi produktif lainnya.
"Fraksi Demokrat mempertanyakan program konkret yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," harapnya.
Pelaksanaan proyek pemerintah daerah juga diharapkan memberikan kesempatan yang proporsional kepada pelaku usaha lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada bagian akhir pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyampaikan sembilan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Di antaranya, peningkatan PAD secara realistis dan terukur, evaluasi belanja operasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, transparansi sumber pembiayaan kesenjangan anggaran Rp200 miliar, perlindungan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.
Fraksi Demokrat menegaskan pembahasan RAPBD bukan sekadar menyetujui angka-angka yang diajukan pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah pun diharapkan memberikan jawaban konkret, terbuka, dan disertai data pendukung terhadap seluruh catatan serta pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat. (Adv)


