Tambahan Dana Rp500 Miliar dari Pusat, APBD Kukar 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Triliun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Tambahan Dana Rp500 Miliar dari Pusat, APBD Kukar 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Triliun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Tambahan Dana Rp500 Miliar dari Pusat, APBD Kukar 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Triliun

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2027 kembali mengalami perubahan. Setelah sebelumnya disepakati sebesar Rp5,4 triliun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran daerah tersebut kini berpeluang meningkat hingga menembus Rp6 triliun.

Peluang kenaikan itu muncul setelah DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan lanjutan. Dalam proses tersebut, ditemukan sejumlah komponen tambahan pendapatan, termasuk alokasi dana dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan mencapai Rp500 miliar.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan angka yang sebelumnya disepakati belum sepenuhnya menggambarkan potensi pendapatan daerah setelah dilakukan sejumlah koreksi dan penyesuaian. Karena itu, DPRD meminta seluruh tambahan pendapatan yang ditemukan dalam pembahasan bersama TAPD dan organisasi perangkat daerah (OPD) dimasukkan dalam perhitungan akhir APBD 2027.

“Memang sebelumnya kita sudah menyetujui KUA PPAS sebesar Rp5,4 triliun. Tetapi setelah beberapa kali rapat dan konsultasi dengan TAPD, ternyata ada perubahan dan koreksi, termasuk tambahan pendapatan daerah yang harus diakomodasi,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Ahmad Yani, salah satu komponen yang cukup berpengaruh terhadap perubahan proyeksi tersebut adalah dana dari pemerintah pusat yang masuk ke Kukar. Tambahan sekitar Rp500 miliar itu dinilai dapat memperbesar ruang fiskal daerah dibandingkan proyeksi awal. Dengan demikian, peluang APBD Kukar 2027 berada di atas Rp6 triliun masih terbuka.

“Termasuk dana-dana dari pusat yang ternyata masuk ke Kukar. Nilainya juga cukup besar, sekitar Rp500 miliar. Sehingga nanti kita pastikan APBD kita bisa saja menembus Rp6 triliun lebih,” jelasnya.

Ahmad Yani menegaskan, penyesuaian tersebut harus dipastikan masuk dalam dokumen perencanaan anggaran. DPRD tidak ingin adanya tambahan pendapatan yang sudah diketahui dalam pembahasan justru terlewat saat penyusunan APBD.

Sebab, hasil finalisasi KUA-PPAS akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan nota keuangan untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD. Tapi ketelitian dalam menghitung seluruh potensi pendapatan menjadi penting agar besaran APBD yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan daerah terbaru.

DPRD bersama TAPD pun akan mengawal proses tersebut hingga seluruh perubahan dan tambahan pendapatan terakomodasi dalam APBD Kukar 2027. “Terpenting, semua perubahan dan tambahan pendapatan ini kita pastikan masuk dalam pembahasan, sehingga nantinya menjadi bagian dari APBD 2027,” pungkasnya.