Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kaltim berdampak terhadap keberlangsungan hidup orang utan.
Sedikitnya 12 individu orang utan tercatat terdampak kondisi tersebut di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Kepala Seksi Konservasi Wilayah (KSBTU) BKSDA Kaltim, Dheny Mardiono menyebut dari jumlah tersebut, delapan orang utan telah ditranslokasikan ke kawasan yang dinilai lebih aman.
"Orang utan yang terdampak kemarau dan karhutla di Kutai Timur ada sembilan, tujuh di antaranya ditranslokasi. Sedangkan di Kutai Kartanegara ada tiga, satu di antaranya ditranslokasi," ungkap Dheny di Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan penanganan terhadap orangutan yang terdampak tersebut. Di antaranya, melakukan penyelamatan, rehabilitasi hingga translokasi. Penanganan dilakukan berdasarkan kondisi satwa dan situasi di lokasi penemuan.
Adapun lokasi translokasi orangutan di antaranya kawasan PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) yang dikelola Yayasan BOSF di Muara Wahau, Kutim dan Hutan Lindung Gunung Batu Mesangat. "Selain itu, terdapat pula translokasi ke kawasan Taman Nasional Kutai," bebernya.
Dijelaskan Dheny, pemilihan lokasi pelepasliaran tidak bisa dilakukan sembarangan. BKSDA bersama mitra dan akademisi terlebih dahulu melakukan kajian untuk memastikan kawasan tersebut memenuhi kebutuhan hidup orang utan.
Beberapa aspek yang diperhatikan meliputi ketersediaan sumber pakan, keamanan kawasan, jumlah populasi orang utan yang sudah ada, serta keberadaan pohon yang dapat digunakan untuk membuat sarang. "Ketersediaan makanan saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup orangutan," tuturnya.
Primata tersebut membutuhkan pohon yang sesuai untuk membangun sarang sebagai tempat beristirahat setiap malam. Hasil kajian kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat melalui direktorat jenderal terkait untuk mendapatkan persetujuan sebagai lokasi pelepasliaran.
Namun, Dheny mengakui BKSDA Kaltim belum memiliki data populasi orang utan secara menyeluruh di wilayah Kaltim. Sebaran habitat yang terpisah-pisah serta kemungkinan perpindahan individu antarkawasan menjadi kendala dalam penghitungan.
"Pendataan orang utan tidak hanya dilakukan melalui pengamatan langsung, tetapi juga dengan menghitung keberadaan sarang," katanya. Sarang tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas umur, kemudian diolah menggunakan metode perhitungan untuk memperkirakan jumlah individu.
Untuk itu, BKSDA Kaltim saat ini berupaya menyusun data populasi yang lebih menyeluruh dengan melibatkan sejumlah organisasi konservasi, di antaranya BOSF, Centre for Orangutan Protection (COP) dan Jaringan Orangutan.
"Jadi kami sedang upayakan, mungkin tahun depan kita sudah punya data secara keseluruhan. Bekerja sama dengan teman-teman NGO yang juga konsentrasi di bidang orangutan," ujarnya.


