Banner ADV

Fiskal Kaltim Menyusut, Samsun Minta Belanja Pendidikan Tetap 20 Persen

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca2 kali dibaca
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Fiskal Kaltim Menyusut, Samsun Minta Belanja Pendidikan Tetap 20 Persen

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca2 kali dibaca
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Fiskal Kaltim Menyusut, Samsun Minta Belanja Pendidikan Tetap 20 Persen

2
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Penurunan kemampuan fiskal Kaltim membuat pemerintah provinsi harus lebih selektif dalam menentukan alokasi belanja daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan tetap harus menjadi prioritas.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp15 triliun hingga Rp20 triliun, kini hanya berkisar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun.

"Pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen, memang nominalnya turun karena total APBD juga turun. Namun, kita upayakan belanja wajib itu terpenuhi," tegas Samsun.

Ia menjelaskan, penurunan total APBD turut memengaruhi besaran anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah sektor, termasuk pendidikan.

Meski demikian, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total APBD.

Karena itu, penyusunan skala prioritas menjadi penting agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain menjaga alokasi anggaran pendidikan, kebutuhan pembangunan dan fasilitas sekolah juga harus tetap diperhatikan.

"Kebutuhan pembangunan dan fasilitas sekolah juga harus tetap diperhatikan," imbuhnya.

Setelah belanja wajib dan program prioritas terpenuhi, pemerintah baru dapat menghitung kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sektor lainnya, termasuk infrastruktur.

Samsun menuturkan, alokasi belanja infrastruktur diarahkan sebesar 40 persen. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak membebani keuangan pemerintah.

"Kalau memang masih ada anggaran, kita belanjakan. Kalau tidak, tentu harus ada yang dikorbankan. Perhitungannya berdasarkan skala prioritas, yakni seberapa besar manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus menyesuaikan sejumlah program pembangunan dengan ketersediaan anggaran. Setiap belanja perlu diperhitungkan secara cermat agar dana yang terbatas dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Karena itu, setiap alokasi anggaran perlu mempertimbangkan manfaat yang diterima masyarakat agar dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif," pungkasnya. (adv)