Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Masa pembinaan di balik jeruji diharapkan tidak sekadar menjadi waktu menjalani hukuman, tetapi juga kesempatan bagi warga binaan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah bebas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun mendorong penguatan keterampilan dan pemberdayaan agar mereka memiliki peluang untuk kembali mandiri di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi perhatian Pemkab Berau dalam momentum Syukuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 2026 yang digelar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb, Kamis (19/11/2026).
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Hendratno menilai keberhasilan pembinaan tidak cukup hanya diukur dari ketertiban selama menjalani masa tahanan.
Warga binaan perlu mendapatkan bekal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali menjalani kehidupan sosial dan ekonomi.
Menurutnya, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membuka kesempatan perubahan bagi setiap warga binaan.
Karena itu, pembinaan harus diarahkan agar mereka mampu membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi, serta memiliki keterampilan yang bernilai produktif.
“Jangan sampai setelah menyelesaikan masa pembinaan, mereka justru kembali menghadapi kesulitan untuk memulai kehidupan. Keterampilan dan kesempatan untuk berkembang harus menjadi bagian dari bekal mereka ketika kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang penguatan kerja sama antara Pemkab Berau dan Rutan Tanjung Redeb. Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat diwujudkan melalui program pelatihan, peningkatan kapasitas hingga pemberian akses pengembangan keterampilan sesuai potensi yang dimiliki warga binaan.
Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Rian Permana menyebut peringatan dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan pelayanan pemasyarakatan di Kabupaten Berau.
Ia mengatakan pembentukan kementerian tersebut merupakan bagian dari penataan kelembagaan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipisahkan menjadi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pelaksanaan tugas pemasyarakatan membutuhkan keterlibatan lintas lembaga. Sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran tugas sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.
“Pembinaan tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan seluruh unsur terkait agar pelayanan dan program pemasyarakatan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mempersiapkan warga binaan agar nantinya bisa kembali diterima di lingkungan masyarakat,” pungkasnya.


