Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Setelah sempat mengalami beberapa kali penundaan di tengah mepetnya tenggat waktu penyusunan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD Kaltim akhirnya menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).
Namun, rapat paripurna krusial yang menentukan arah kebijakan fiskal Benua Etam tahun depan tersebut berlangsung tanpa kehadiran langsung oleh pimpinan eksekutif.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud-Seno Aji tercatat tidak hadir dalam forum tersebut sehingga penandatanganan dokumen kesepakatan diwakilkan kepada Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Merespons sorotan publik terkait molornya jadwal agenda strategis ini, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menepis bahwa keterlambatan tersebut melanggar ketentuan regulasi.
Menurutnya, pergeseran jadwal telah melalui mekanisme perubahan di Badan Musyawarah (Banmus) serta dikomunikasikan dengan pihak Sekretariat Dewan maupun pimpinan fraksi.
"Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini," jelas Hasanuddin Mas'ud di ruang rapat paripurna.
Politisi yang akrab disapa Hamas tersebut menegaskan bahwa tahapan pembahasan dan penandatanganan KUA-PPAS 2027 masih berada dalam koridor hukum yang sah.
Ia merujuk pada aturan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan batas akhir persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat pada 30 November.
"Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November," ujarnya.
Meski demikian, mepetnya waktu penandatanganan KUA-PPAS menuju batas akhir 30 November membuat ruang pembahasan lanjutan menuju pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 menjadi sangat sempit.
Kondisi ini menuntut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerja ekstra cepat agar proses sinkronisasi program tidak sekadar menjadi formalitas kejar tayang.
Dalam kesempatan paripurna tersebut, Hasanuddin tetap menyampaikan apresiasi atas kerja sama Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim yang telah menuntaskan pembahasan rancangan KUA-PPAS sesuai Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025, sebelum prosesi penandatanganan resmi dilakukan di hadapan peserta rapat.
"Jadi kita masih dalam koridor dan ini sudah menjadi kesepakatan pimpinan serta fraksi," pungkasnya. (Adv)



