Pemkab Kukar Bakal Bangun Jembatan Baru di Kota Bangun, Hubungkan Muara Wis dan Muara Muntai

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab Kukar Bakal Bangun Jembatan Baru di Kota Bangun, Hubungkan Muara Wis dan Muara Muntai

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab Kukar Bakal Bangun Jembatan Baru di Kota Bangun, Hubungkan Muara Wis dan Muara Muntai

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana membangun jembatan di wilayah Kecamatan Kota Bangun untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya menghubungkan ibu kota Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai dengan wilayah lainnya.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan konektivitas antaribu kota kecamatan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah. Sebab, hingga kini masih terdapat dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung melalui akses jalan darat secara memadai.

"Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis. Ini menjadi PR kami hari ini, di mana untuk menghubungkan dua ibu kota kecamatan ini harus dibangun jembatan di daerah Kota Bangun," ujar Aulia belum lama ini.

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemkab Kukar tengah mengajukan pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema pembiayaan ini direncanakan menggunakan dana kurang salur sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan sejumlah proyek strategis daerah.

Salah satu proyek yang diusulkan yakni pembangunan jalan dari Muara Wis menuju Kota Bangun, termasuk penyelesaian sejumlah ruas jalan yang menjadi penghubung strategis antaribu kota kecamatan.

Aulia menyebut kebutuhan anggaran untuk memantapkan seluruh jalan di Kukar masih cukup besar, yakni diperkirakan mencapai Rp8 triliun. Tapi pemerintah daerah akan melakukan pembangunan secara bertahap menyesuaikan kemampuan pembiayaan.

"Untuk membuat jalan mantap di Kukar dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun lagi. Ini memang bukan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati. Setiap tahun tetap kita cicil," jelasnya.

Selain membuka akses jalan baru, pemerintah daerah juga harus memperhatikan pemeliharaan ruas jalan yang sebelumnya telah dibangun agar tidak kembali mengalami kerusakan.

Menurutnya, target ke depan adalah memastikan seluruh akses penghubung antaribu kota kecamatan memiliki kondisi jalan mantap. Ini sebagaimana jalur Sebelimbingan yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga ibu kota kabupaten.

Meski sejumlah akses sudah terbuka, Aulia mengakui masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki kondisi mantap sehingga membutuhkan penanganan lanjutan.

Untuk rencana pembangunan pada 2027, Pemkab Kukar mengusulkan pembiayaan sekitar Rp1 triliun melalui SMI. Terdapat enam poros strategis yang masuk dalam usulan tersebut.

Enam poros itu meliputi Sebelimbingan-Tuana Tuha, Kota Bangun-Muara Wis, akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, jalan M Yusuf di Kecamatan Sebulu, ruas Salok Cella-Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, serta ruas jalan di wilayah Santan Ulu dan Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu.

Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah juga merencanakan penanganan 10 titik longsor yang tersebar di sejumlah wilayah Kukar.

Terkait mekanisme pembiayaan, Aulia menjelaskan perencanaan proyek tetap disusun oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, dokumen perencanaan tersebut akan diverifikasi oleh pihak SMI untuk memastikan kelayakan pembiayaan.

Apabila dinyatakan layak, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur yang telah diusulkan.

"Perencanaannya tetap dari pemerintah daerah, akan tetapi perencanaan yang kita susun itu diverifikasi oleh SMI. Nantinya setelah hasil verifikasi dinyatakan layak dibiayai, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaan ini. Intinya, pemerintah daerah ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan," pungkasnya.