Banner ADV

Darlis Pattalongi tak Keberatan Ijazah Anggota Dewan Diaudit

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Darlis Pattalongi tak Keberatan Ijazah Anggota Dewan Diaudit

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Darlis Pattalongi tak Keberatan Ijazah Anggota Dewan Diaudit

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA - Perbincangan mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR RI menjadi perhatian publik setelah data menunjukkan mayoritas anggota parlemen merupakan lulusan SMA. Berdasarkan data yang beredar, sebanyak 191 anggota atau 32,93 persen berpendidikan SMA. Sementara itu, 168 orang merupakan lulusan S2, 146 lulusan S1, 74 lulusan S3, dan satu orang lulusan D3.

Komposisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, termasuk mengenai pemenuhan persyaratan administrasi pendidikan bagi pejabat publik.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menegaskan, tidak keberatan apabila ijazah seluruh anggota legislatif diaudit atau diverifikasi. Karena pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari keterbukaan pejabat publik kepada masyarakat.

"Bagus saja. Kalau memang itu dikehendaki oleh publik, menghendaki ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, memang harus diaudit. Kita mengikuti," ujar Darlis.

Ia menilai, masyarakat berhak mengetahui apakah persyaratan administrasi yang menjadi dasar seseorang menduduki jabatan publik telah terpenuhi. Karena itu, apabila muncul tuntutan untuk memverifikasi ijazah anggota DPR RI hingga DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, hal tersebut patut disambut baik.

Darlis menyebut, anggota legislatif merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat melalui pemilihan rakyat. Dengan demikian, setiap anggota dewan harus siap menerima tuntutan transparansi, termasuk terkait kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan.

Darlis mengatakan, dirinya tidak akan mempersulit apabila ijazahnya turut diperiksa. Baginya, verifikasi dokumen pendidikan bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan oleh pejabat yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat.

"Kami tidak akan mempersulit sebagaimana ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik kok dipersulit," katanya.

Dijelaskan Darlis, terdapat perbedaan antara pemeriksaan dokumen pribadi masyarakat umum dengan dokumen milik seseorang yang telah menduduki jabatan publik. Masyarakat yang tidak menjabat sebagai pejabat publik memiliki hak untuk menentukan apakah akan memperlihatkan dokumen pribadinya atau tidak.

Sebaliknya, ketika seseorang telah menjadi pejabat publik, keterbukaan mengenai pemenuhan persyaratan administrasi merupakan bagian dari tanggung jawab atas jabatan yang diemban.

"Kalau saya tidak mempersoalkan apabila verifikasi ijazah nantinya diberlakukan terhadap seluruh anggota legislatif, termasuk DPRD di tingkat kabupaten/kota," tuturnya.

Lantaran pemeriksaan tersebut merupakan hal yang wajar selama menjadi bagian dari tuntutan masyarakat terhadap transparansi pejabat publik.

"Saya tidak bisa berandai-andai. Yang jelas, kami menyambut baik dan setuju kalau itu memang menjadi keinginan publik untuk memverifikasi ijazah anggota dewan," pungkasnya. (Adv)