Jalan Trans Lingkar Sebatik Rusak Parah, Fraksi Hanura Desak Pemkab Bergerak

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
5 menit baca
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan Tri Wahyuni. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan Tri Wahyuni. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Jalan Trans Lingkar Sebatik Rusak Parah, Fraksi Hanura Desak Pemkab Bergerak

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
5 menit baca
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan Tri Wahyuni. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan Tri Wahyuni. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Jalan Trans Lingkar Sebatik Rusak Parah, Fraksi Hanura Desak Pemkab Bergerak

Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan Tri Wahyuni. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan Tri Wahyuni. (Foto: Setwan Nunukan)

Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Nunukan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027. Salah satu sorotan utama adalah potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar yang dinilai tidak boleh diselesaikan dengan memangkas anggaran pembangunan dan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan, Tri Wahyuni, menegaskan keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kualitas pelayanan publik maupun mengabaikan pemerataan pembangunan.

"Hanura mengingatkan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya di kawasan perbatasan, pedalaman dan wilayah yang memiliki tantangan aksesibilitas," ujar Tri. 

Menurut Tri, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran yang konkret, bukan sekadar menjadi retorika dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Nunukan pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,396 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer mencapai Rp1,276 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp110,26 miliar.

Komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kabupaten Nunukan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, dengan kontribusi pendapatan transfer lebih dari 91 persen.

"Hanura menilai kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sektor pertambangan, perkebunan skala besar, kepelabuhanan, serta perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi yang perlu digarap lebih serius tanpa membebani masyarakat kecil," ujarnya. 


Persoalan serius ketika pemerintah daerah menyampaikan skenario penyesuaian akibat perubahan informasi transfer pusat dan kebutuhan belanja riil yang diproyeksikan mencapai Rp1,607 triliun.

Dalam kondisi itu, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar. Namun, angka dimaksud belum dapat dinyatakan sebagai struktur final RAPBD 2027.

"Fraksi Hanura secara tegas menolak apabila upaya rasionalisasi anggaran untuk menutup kesenjangan tersebut justru dilakukan dengan memangkas belanja modal dan program-program yang berpihak kepada masyarakat," tegas Yuyun, sapaan akrab Tri Wahyuni. 

Tri mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka administratif tahunan, melainkan instrumen kebijakan yang menentukan sejauh mana masyarakat di wilayah pesisir, perbatasan, hingga pedalaman dapat merasakan kehadiran pemerintah.

Karena itu, setiap kebijakan penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak mengorbankan sektor-sektor strategis.

Selain persoalan fiskal, Fraksi Hanura memberikan perhatian khusus terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan.

Dari alokasi belanja modal, khususnya pembangunan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp150,51 miliar serta gedung dan bangunan sebesar Rp20,40 miliar, Hanura meminta pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan secara proporsional.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi jalan Trans Lingkar Sebatik yang telah mengalami kerusakan parah di banyak titik.

"Hanura meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan tersebut. Pasalnya, jalur itu merupakan akses penghubung penting bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan yang berada di Pulau Sebatik," tegasnya. 

Selain itu, kualitas pekerjaan infrastruktur juga menjadi perhatian. Hanura meminta Dinas Pekerjaan Umum melakukan perencanaan secara matang, khususnya dalam pembangunan jembatan, agar tidak terjadi kegagalan konstruksi yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Pemilihan material jalan juga diminta dilakukan secara konsisten sesuai spesifikasi teknis. Untuk pekerjaan jalan beraspal, Hanura menegaskan penggunaan material aspal harus sesuai perencanaan dan tidak diganti dengan material sirtu atau bahan lain yang tidak sesuai spesifikasi.

Tri juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh pekerjaan fisik maupun nonfisik memiliki status clear and clean agar pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran daerah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Tidak hanya infrastruktur jalan, Hanura juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor kelautan dan perikanan, khususnya komoditas rumput laut yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir Nunukan dan Sebatik.

"Selama ini, petani rumput laut masih menghadapi persoalan fluktuasi harga di tingkat tengkulak serta kualitas bibit yang belum optimal. Karena itu, pemerintah daerah didorong mengalokasikan anggaran untuk stabilisasi tata niaga, bantuan bibit unggul melalui kultur jaringan, serta penguatan industri pengolahan pascapanen," beber Tri. 

Nilai tambah komoditas rumput laut diharapkan dapat dinikmati masyarakat lokal, bukan hanya berhenti pada penjualan bahan mentah.

Sementara itu, untuk wilayah dataran tinggi Krayan, Hanura mendesak percepatan pembangunan jalan penghubung antarkecamatan, perbaikan jembatan rusak, penyediaan akses listrik dan jaringan telekomunikasi, serta dukungan logistik dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang kebutuhan pokok.

"Kami menilai Krayan masih menghadapi keterisolasian transportasi darat yang berdampak terhadap tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar," bebernya.

Perhatian serupa juga diarahkan kepada wilayah Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu dan Sembakung Atulai. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk pembukaan dan pengerasan jalan penghubung desa, pembangunan tanggul dan mitigasi banjir, serta pemenuhan tenaga medis dan guru.

Di wilayah Tulin Onsoi, Sebuku dan Sei Menggaris, Hanura meminta peningkatan jalan poros dan jalan usaha tani yang selama ini banyak mengalami kerusakan. Perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut juga didorong menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selaras dengan pembangunan daerah.

Sementara di Pulau Sebatik dan pesisir Nunukan Selatan, kebutuhan air bersih, sanitasi lingkungan, jalan lingkar pesisir, tambatan perahu, serta fasilitas pendukung nelayan dan pembudidaya rumput laut diminta menjadi perhatian pemerintah.

Dalam sektor pendidikan, Fraksi Hanura meminta pemerintah memastikan pemenuhan anggaran wajib pendidikan minimal 20 persen benar-benar digunakan secara berkualitas.

Prioritas diarahkan pada rehabilitasi ruang kelas rusak di wilayah pedalaman dan pesisir, kejelasan skema penggajian guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Hanura secara khusus menyoroti kebutuhan perbaikan SD Negeri 03 Tanjung Aru dan penanganan area rawan longsor di Sekolah Tapal Batas, Sebatik Tengah.

Peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pelosok dan pedalaman, terutama kawasan Kabudaya dan Krayan, juga dinilai membutuhkan perhatian lebih serius.

"Pada sektor kesehatan, Hanura meminta anggaran tidak hanya terserap untuk pengadaan fasilitas fisik, tetapi juga menjamin ketersediaan obat-obatan esensial, peralatan kesehatan di RSUD Nunukan dan RS Pratama Sebatik serta Krayan, termasuk pemberian insentif yang layak bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil," tambah Yuyun. 

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Hanura menyatakan akan mengawal proses pembahasan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hanura berharap pembahasan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan kebijakan yang berkeadilan, mempercepat pembangunan wilayah tertinggal, serta memastikan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Nunukan memperoleh pelayanan publik dan pembangunan yang layak," pungkasnya. (Adv)