Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
KUTAI BARAT - Keterbatasan anggaran logistik dan sarana prasarana masih menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Barat (Kubar) dalam menghadapi potensi bencana.
Pada 2027, penguatan kebutuhan natura, armada evakuasi, hingga peralatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi sejumlah prioritas yang perlu dipenuhi.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna mengatakan penambahan alokasi anggaran diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan lebih mandiri.
Salah satu kebutuhan mendesak adalah pengadaan natura evakuasi dan logistik bagi kelompok rentan, seperti balita, Lanjut Usia (Lansia), serta ibu hamil.
"Selama ini, pemenuhan kebutuhan tersebut masih membutuhkan dukungan bantuan hibah dari pemerintah pusat maupun provinsi," ucap Pak Ondo, sapaan akrabnya, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, ketersediaan logistik yang memadai menjadi bagian penting dalam pelayanan kedaruratan.
Terutama ketika bencana terjadi dan masyarakat harus segera mendapatkan bantuan tanpa menunggu proses pengiriman dari daerah lain.
"Kebutuhan mendesak untuk tahun anggaran 2027 meliputi penambahan alokasi pengadaan natura evakuasi dan logistik kelompok rentan, agar tidak bergantung sepenuhnya pada kiriman hibah pusat maupun provinsi," jelasnya.
Selain kebutuhan logistik, BPBD Kubar juga memerlukan penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses evakuasi serta penanganan bencana di lapangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan armada transportasi air. Peralatan tersebut diperlukan untuk mendukung mobilisasi personel maupun proses evakuasi ketika wilayah permukiman atau akses jalan terdampak banjir.
Kebutuhan lainnya adalah peralatan penanganan karhutla, terutama untuk menjangkau kawasan lahan gambut dan Areal Penggunaan Lain (APL).
Karakteristik lokasi yang sulit dijangkau membuat penanganan kebakaran membutuhkan dukungan peralatan dan sarana operasional yang sesuai.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD, mengingat penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan kecepatan personel tiba di lokasi, tetapi juga kemampuan membawa peralatan dan logistik yang dibutuhkan.
Di sisi lain, peningkatan pelayanan kedaruratan tidak hanya mengandalkan penambahan anggaran dan peralatan.
BPBD Kubar juga menyiapkan strategi melalui penguatan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Strategi tersebut mengacu pada arahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 360/K.842/2026. Implementasinya antara lain melalui peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan kampung sebagai garda terdepan dalam melakukan kaji cepat ketika terjadi bencana.
"Kami mengoptimalkan kolaborasi Pentahelix. Langkah konkretnya mencakup penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api dan relawan kampung sebagai garda terdepan kaji cepat," ungkapnya.
Selain memperkuat kapasitas relawan, BPBD juga mendorong integrasi pemetaan titik rawan bencana berbasis data satelit dan koordinat lapangan.
Pemetaan tersebut diharapkan membantu petugas memperoleh informasi lokasi yang lebih akurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Percepatan rantai distribusi logistik menuju kecamatan rawan bencana juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pelayanan.
Dengan demikian, bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak lebih cepat ketika kondisi darurat terjadi.
"Kami berharap dukungan anggaran dan pemenuhan sarana prasarana pada 2027 dapat memperkuat kesiapan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dan unsur lainnya diharapkan membuat penanganan bencana tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah" harapannya. (Adv) T9 - Penanganan Karhutla dan Kebencanaan



