1.460 Koperasi Terdata di Kutim, Tidak Aktif Diusulkan Dibekukan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca4 kali dibaca
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kutai Timur, Marhadin. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kutai Timur, Marhadin. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

1.460 Koperasi Terdata di Kutim, Tidak Aktif Diusulkan Dibekukan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca4 kali dibaca
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kutai Timur, Marhadin. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kutai Timur, Marhadin. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

1.460 Koperasi Terdata di Kutim, Tidak Aktif Diusulkan Dibekukan

4
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kutai Timur, Marhadin. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kutai Timur, Marhadin. (Foto: Siswandi/Pusaranmedia.com)

Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan

‎SANGATTA – Keberadaan koperasi yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha menjadi salah satu persoalan yang tengah ditangani Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Kutim.

‎Dari sekitar 1.460 koperasi yang terdata, sejumlah di antaranya perlu ditertibkan karena tidak lagi beroperasi maupun tidak diketahui keberadaannya.

‎Kepala Diskop UKM Kutim, Marhadyn mengatakan, pendataan tersebut mencakup koperasi yang telah tercatat sejak Kutim masih bergabung dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Kutai. 

‎Seiring waktu, sebagian koperasi tidak lagi menjalankan aktivitas sehingga perlu ditata kembali status kelembagaannya.

‎Namun, penertiban tidak bisa dilakukan dengan langsung menghapus koperasi dari data administrasi. 

‎Setiap koperasi memiliki legalitas berupa akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga proses pembubaran harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

‎“Untuk membubarkan koperasi itu tidak mudah karena memiliki kekuatan hukum, ada akta notaris dan tercatat di Kementerian Hukum. Jadi, harus melalui prosedur yang berlaku,” ujarnya.

‎Terhadap koperasi yang tidak aktif atau tidak jelas keberadaannya, Diskop UKM terlebih dahulu menyiapkan mekanisme pembekuan. 

‎Setelah tahapan tersebut, penghapusan data dapat dilakukan sesuai prosedur.

‎Sebelum proses berjalan, pemerintah daerah juga akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait koperasi yang masuk dalam rencana pembekuan dan penghapusan. 

‎‎Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang bagi pihak yang memiliki kepentingan menyampaikan informasi, terutama jika koperasi masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan.

‎Marhadyn mengungkapkan, koperasi yang tidak lagi menjalankan usaha belum tentu sepenuhnya bebas dari tanggungan. 

‎Ada kemungkinan masih memiliki utang kepada perbankan maupun aset yang belum dituntaskan pengelolaannya.

‎“Kita harus melakukan semacam uji publik. Koperasi yang akan dibekukan dan dihapus harus diinformasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, supaya kalau masih ada utang atau aset yang belum jelas bisa disampaikan,” jelasnya.

‎Penataan terhadap sejumlah koperasi disebut mulai berjalan, terutama yang berada di wilayah Sangatta Utara. 

‎Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menertibkan koperasi yang sudah tidak berfungsi agar status kelembagaannya memiliki kejelasan.

‎Selain koperasi yang tidak aktif, Diskop UKM juga masih menghadapi persoalan koperasi yang menjalankan usaha tetapi belum tertib dalam administrasi maupun pelaporan. 

‎Koperasi kategori ini tidak diarahkan untuk dibekukan, melainkan mendapat pendampingan agar pengelolaan usaha dan kelembagaannya lebih baik.

‎Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi didorong menggelar RAT minimal sekali dalam setahun sebagai forum pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sekaligus evaluasi pengelolaan organisasi.

‎Marhadyn menegaskan pembenahan koperasi tidak hanya menyasar lembaga yang sudah berhenti beroperasi, tetapi juga koperasi yang masih berjalan agar lebih tertib dan mampu menjaga keberlangsungan usahanya.

“Koperasi yang masih ada aktivitasnya, tetapi belum tertib meng-update data dan melaporkan kegiatannya, itu tetap harus kita jaga dan dampingi manajemen usahanya,” tutupnya.