Tanggapi Nota Penjelasan Bupati Atas RAPBD Nunukan 2027, Ini Catatan Fraksi PKS

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
4 menit baca
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Tanggapi Nota Penjelasan Bupati Atas RAPBD Nunukan 2027, Ini Catatan Fraksi PKS

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
4 menit baca
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Tanggapi Nota Penjelasan Bupati Atas RAPBD Nunukan 2027, Ini Catatan Fraksi PKS

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi. (Foto: Setwan Nunukan)

Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.

Catatan tersebut disampaikan Fraksi PKS melalui pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Nunukan.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Hasbi, menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterbatasan anggaran, menurut Fraksi PKS, semestinya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat menentukan prioritas pembangunan, bukan justru mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Fraksi PKS menekankan agar alokasi anggaran memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman, serta wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah struktur pendapatan daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. 

"Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi ekonomi dan sumber-sumber pendapatan yang sah. Namun, optimalisasi tersebut diminta tidak sampai membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil," ujar Hasbi. 

Penguatan pendataan, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan aset daerah dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD.

Di sisi belanja, Hasbi juga mencermati masih besarnya porsi belanja operasi dalam struktur APBD. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi belanja yang kurang mendesak agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program yang langsung dirasakan masyarakat dapat diperkuat.

Persoalan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Fraksi PKS. Pembangunan jalan, jembatan, jaringan air bersih, irigasi, serta infrastruktur dasar lainnya dinilai memiliki peran penting dalam menghubungkan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

"Secara khusus, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan di Kecamatan Sembakung dan wilayah sekitarnya yang dinilai sudah sangat memprihatinkan," ujarnya. 

Penanganan jalan di kawasan tersebut, lanjut Hasbi, diharapkan tidak dilakukan secara parsial. Meski pembangunan harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, pemerintah diminta memastikan pengerjaannya berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

Fraksi PKS juga menyoroti pembangunan jembatan di wilayah Sembakung yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Meski sudah dapat dilalui, kondisi jembatan tersebut masih menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sehingga penyelesaiannya perlu segera mendapat perhatian.

Selain Sembakung, persoalan banjir di Kecamatan Sebatik Barat turut menjadi sorotan.

"Fraksi PKS mendorong normalisasi sungai dan perbaikan drainase di sepanjang jalan poros, terutama pada titik-titik yang belum tertangani di Desa Binalawan dan Desa Setabu. Karena banjir yang terjadi setiap tahun itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi karena sejumlah tempat usaha warga ikut terendam," sorot Hasbi. 

Karena itu, penanganan banjir diminta tidak sebatas respons sementara ketika bencana terjadi, melainkan melalui program yang terencana dan berkelanjutan.

Fraksi PKS juga meminta perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha kecil. Dukungan pemerintah diperlukan mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pembukaan akses pemasaran agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang.

"Pada sektor pelayanan dasar, Fraksi PKS menegaskan pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pembangunan daerah," tambah Hasbi. 

Pemkab Nunukan diminta memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan hingga wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

"Secara khusus, Fraksi PKS mendorong pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama Sebatik. Kebutuhan itu meliputi pembangunan gedung perawatan, fasilitas manajemen, drainase, ruang pemulasaran jenazah, serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan," pintanya. 

Kelengkapan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan dinilai penting agar masyarakat Pulau Sebatik dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di luar wilayahnya.

Di bidang pendidikan, kebutuhan bus sekolah juga menjadi perhatian. Fraksi PKS mengungkapkan masih terdapat anak-anak di wilayah perkotaan Nunukan yang harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai sekolah. Salah satu yang disoroti adalah siswa SMP Negeri 2 Nunukan, mengingat kendaraan operasional UPTD yang tersedia di sekolah sudah kurang layak digunakan.

Salah satu catatan penting Fraksi PKS berkaitan dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 yang berada di kisaran Rp1,407 triliun.

Sementara itu, berdasarkan skenario kebutuhan belanja yang disampaikan, terdapat potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar.

Kondisi tersebut dinilai perlu dicermati secara serius agar perencanaan pembangunan tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.

"Fraksi PKS meminta pemerintah menyusun perencanaan anggaran secara realistis dengan mengutamakan program-program yang benar-benar mendesak. Target pembangunan harus disesuaikan dengan kepastian kemampuan pembiayaan sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya," tegasnya. 

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga didorong lebih aktif memperjuangkan dukungan program pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Upaya tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi dan langkah proaktif untuk menjemput peluang pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga pembangunan di Kabupaten Nunukan tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD.

"Terkait penjajakan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah, Fraksi PKS menyatakan memahami penjelasan pemerintah bahwa langkah tersebut masih sebatas penjajakan dan belum menjadi keputusan untuk menarik pinjaman. Fraksi PKS menghargai langkah pemerintah yang tetap mengedepankan kajian dan prinsip kehati-hatian dalam mempertimbangkan alternatif pembiayaan," ucapnya. 

Selain persoalan pendapatan dan belanja, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan APBD.

Pengawasan anggaran perlu diperkuat agar realisasi belanja tidak hanya berorientasi pada penyerapan secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD juga diminta mendapat perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah," harapnya. 

Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan masukan dalam pandangan umum tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah pada tahapan pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya. (Adv)