Pemkot dan DPRD Samarinda Kompak Ultimatum Pemprov Kaltim Soal Penyesuaian Opsen Pajak 2026

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca5 kali dibaca
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkot dan DPRD Samarinda Kompak Ultimatum Pemprov Kaltim Soal Penyesuaian Opsen Pajak 2026

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca5 kali dibaca
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkot dan DPRD Samarinda Kompak Ultimatum Pemprov Kaltim Soal Penyesuaian Opsen Pajak 2026

5
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

‎SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak yang memangkas proyeksi penerimaan Kota Samarinda hingga Rp209 miliar memicu krisis fiskal daerah. 

‎Pasalnya, pemangkasan mendadak tersebut muncul setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 disahkan dan berbagai proyek pembangunan telah berjalan di lapangan, sehingga berisiko tinggi menimbulkan utang daerah dengan jumlah yang tidak sedikit. 

‎Situasi genting ini mencuat dalam rapat koordinasi strategis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026). Rapat yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta pimpinan dan anggota dewan tersebut khusus membahas langkah penyelamatan keuangan kota.

‎Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memaparkan bahwa APBD Perubahan 2026 awalnya telah disepakati bersama DPRD dan bahkan telah melewati proses asistensi resmi dari Pemprov Kaltim. 

‎Namun, pada 7 Oktober lalu, Pemkot Samarinda justru menerima surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim terkait penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak untuk 10 kabupaten/kota yang berdampak pada hilangnya target penerimaan Samarinda sekitar Rp209 miliar.

‎"Kegiatan ini kan sudah dilaksanakan di lapangan. Konsekuensinya akan menjadi utang, dan angka itu sangat tinggi," ungkap Andi Harun usai rapat.

‎Atas konsekuensi tersebut, Pemkot Samarinda telah melayangkan surat keberatan resmi serta permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim. Andi Harun menegaskan pihaknya terus berjuang melalui jalur komunikasi formal maupun langsung sebelum tenggat waktu 30 November mendatang.

‎Ia berharap kebijaksanaan Gubernur Kaltim dan pemerintah provinsi agar berlapang dada untuk melakukan koreksi dan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah dimohonkan secara tertulis. 

‎Langkah eksekutif tersebut langsung mendapat sokongan keras dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Demokrat, Viktor Yuan juga mempertanyakan secara mendasar rumus dan mekanisme perhitungan yang digunakan Pemprov Kaltim hingga memangkas hak keuangan Kota Samarinda secara drastis. Peristiwa ini menurutnya akan mengancam kelangsungan pembangunan di Kota Samarinda. 

‎"Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari provinsi, bagaimana mekanisme perhitungannya," ujar Viktor Yuan.

‎Ia memaparkan bahwa DPRD Samarinda telah menyiapkan tahapan langkah strategis guna mengejar hak fiskal tersebut. Pada tahap awal, legislatif akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi intensif dengan Pemprov Kaltim. Namun, apabila jalur komunikasi menemui jalan buntu, DPRD siap memanggil pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

‎"Targetnya memang kita harus mengejar bagaimana yang harusnya itu menjadi pendapatan kita, karena itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan kota. Itu harus dikejar," pungkas Viktor.