Defisit Rp25 Miliar di RAPBD 2027, Fraksi Gerindra Soroti Kekuatan Fiskal Nunukan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
4 menit baca
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Hj Siti Musdalifah. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Hj Siti Musdalifah. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Defisit Rp25 Miliar di RAPBD 2027, Fraksi Gerindra Soroti Kekuatan Fiskal Nunukan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
4 menit baca
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Hj Siti Musdalifah. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Hj Siti Musdalifah. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Defisit Rp25 Miliar di RAPBD 2027, Fraksi Gerindra Soroti Kekuatan Fiskal Nunukan

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Hj Siti Musdalifah. (Foto: Setwan Nunukan)
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Hj Siti Musdalifah. (Foto: Setwan Nunukan)

Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Nunukan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian utama adalah potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar akibat perkembangan informasi transfer ke daerah.

Selain persoalan kemampuan fiskal, Gerindra juga menyoroti besarnya belanja operasional birokrasi yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun. Pemerintah Kabupaten Nunukan diminta memastikan alokasi anggaran tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hj. Siti Musdalifah, menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra menegaskan APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Karena itu, penyusunan APBD 2027 diminta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan pemerataan pembangunan dengan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Fraksi Gerindra mencermati struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang direncanakan sebesar Rp1.396.877.915.096,24. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai masih cukup tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan.

"Untuk itu, pemerintah daerah didorong lebih serius menggali potensi pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal," ujar Siti. 

Namun, upaya meningkatkan PAD diminta dilakukan secara proporsional. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menambah beban ekonomi masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro.

Di sisi belanja, Fraksi Gerindra mencermati rencana belanja daerah sebesar Rp1.421.877.915.096,24.

Dengan alokasi belanja operasi yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun, pemerintah daerah diminta memastikan belanja rutin dan operasional birokrasi tidak menggerus anggaran pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Fraksi Gerindra menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memiliki manfaat dan hasil yang terukur.

"Prioritas anggaran diharapkan lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik," ujarnya. 

Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Sebagai daerah perbatasan dengan tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas, Kabupaten Nunukan membutuhkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan kecamatan, desa, wilayah pedalaman, dan kawasan perbatasan.

"Sejumlah infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat," ucap Siti. 

Fraksi Gerindra mengingatkan agar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tidak terus mengalami ketertinggalan dalam menikmati hasil pembangunan.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi Gerindra menegaskan kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian utama dalam kebijakan anggaran daerah.

Pemerintah diminta memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan hingga ke wilayah terpencil.

Pembangunan sumber daya manusia dinilai harus menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Kabupaten Nunukan.

"Tidak hanya infrastruktur dan pelayanan dasar, Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui perhatian lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, peternak, serta sektor ekonomi produktif lainnya," ucapnya. 

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi harus memiliki keberlanjutan dan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Begitu pula dengan program bantuan pemerintah. Fraksi Gerindra meminta penyalurannya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Persoalan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu catatan penting Fraksi Gerindra dalam pandangan umum RAPBD 2027.

Dalam rancangan awal RAPBD 2027, terdapat defisit sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan adanya perkembangan informasi transfer ke daerah yang berpotensi menimbulkan kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar dalam skenario penyesuaian.

Terhadap kondisi tersebut, Fraksi Gerindra meminta penjelasan lebih komprehensif mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan.

Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan penggunaan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah.

"Setiap opsi pembiayaan harus melalui kajian matang dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian, risiko fiskal, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah pada masa mendatang," pintanya. 

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran, Fraksi Gerindra turut menyampaikan enam pertanyaan yang meminta penjelasan pemerintah daerah.

Pertama, langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Kedua, strategi memastikan anggaran pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kecamatan, khususnya kawasan perbatasan dan pedalaman.

Ketiga, langkah menekan belanja operasional birokrasi sekaligus mengoptimalkan belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, kepastian dan strategi pemerintah daerah dalam menyikapi potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar akibat perubahan informasi transfer ke daerah.

Kelima, jaminan kemampuan pengembalian apabila alternatif pinjaman daerah ditempuh serta dampaknya terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Keenam, langkah konkret memastikan program pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar tepat sasaran serta berkelanjutan.

"Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung proses pembahasan RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dukungan tersebut harus disertai komitmen pembahasan yang cermat, kritis, transparan dan bertanggung jawab," pungkasnya. (Adv)