Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Nunukan menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2027 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Nunukan, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Nunukan, Karunia, menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,396 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp136,24 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,286 triliun.
Menurut Fraksi PDIP, komposisi tersebut menunjukkan struktur pendapatan Kabupaten Nunukan masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.
"Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemutakhiran basis data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah," ujar Karunia.
Upaya optimalisasi pendapatan tersebut, kata Karunia, harus dilakukan secara terukur tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Selain pendapatan, Fraksi PDIP juga memberikan perhatian terhadap rencana belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun. Dari alokasi tersebut, belanja modal mencapai Rp332,8 miliar, dengan porsi anggaran sekitar Rp270,5 miliar difokuskan pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
Fraksi PDIP memandang alokasi tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas wilayah, dinilai penting untuk memperlancar arus barang dan jasa sekaligus menggerakkan perekonomian, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah perbatasan dan pedalaman Nunukan. Namun, perhatian Fraksi PDIP tidak berhenti pada komposisi pendapatan dan belanja. Mereka juga mencermati adanya dinamika proyeksi fiskal akibat informasi penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat," ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP juga menyinggung proyeksi pendapatan sebesar Rp1,433 triliun, sementara kebutuhan belanja diperkirakan mencapai Rp1,633 triliun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan pendanaan yang perlu diantisipasi sejak awal.
Fraksi PDIP menyatakan mendukung langkah pemerintah daerah melakukan penelaahan anggaran, rasionalisasi kegiatan yang belum mendesak, serta mempertajam program-program prioritas secara terukur.
"Terkait penjajakan alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah, termasuk dengan memperhitungkan posisi kurang bayar dari pemerintah pusat, Fraksi PDIP menilai opsi tersebut dapat dikaji lebih lanjut," ucapnya.
Meski demikian, Karunia menyampaikan bahwa pembiayaan melalui pinjaman daerah harus dilakukan secara hati-hati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produktif yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Fraksi PDIP juga menegaskan bahwa APBD tidak semata-mata merupakan kumpulan angka dalam dokumen keuangan pemerintah. Lebih dari itu, anggaran daerah harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat," tegas Karunia.
Keberpihakan anggaran tersebut, menurut Fraksi PDIP, harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, mulai dari pesisir Sebatik, kawasan perkotaan Nunukan, hingga wilayah pedalaman Krayan dan Sembakung.
Pada akhir pandangan umumnya, Fraksi PDIP menyatakan siap membahas lebih mendalam seluruh program dan kegiatan RAPBD 2027 bersama pemerintah daerah melalui Badan Anggaran maupun komisi-komisi DPRD.
"Fraksi PDIP berharap pembahasan anggaran tersebut dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Kabupaten Nunukan yang maju, adil, sejahtera dan bermartabat," pungkasnya. (Adv)


