Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Tingginya angka kasus penyakit menular, khususnya HIV di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk bergerak lebih taktis menekan laju penularan kedua penyakit tersebut agar tidak terus menjadi ancaman kesehatan masyarakat di daerah pemilihannya.
Menurut Agus Aras, persoalan tingginya prevalensi HIV di Kutim tidak bisa lagi ditangani dengan pola kerja rutinitas semata.
Diperlukan langkah intervensi terpadu dan pengawasan berlapis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutim guna memutus rantai penyebaran di lapangan.
"Bukan sekadar menuntaskan barangkali ya, tetapi bagaimana supaya tingkat peningkatannya itu bisa ditekan," kata Agus Aras.
Sorotan tajam tersebut muncul mengingat Kutai Timur hingga kini masih tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka HIV yang cukup tinggi. Pada Oktober 2026 tercatat ada sekitar 749 orang, dengan 75 di antaranya merupakan kasus baru di tahun ini.
Kondisi ini menurut Agus menuntut optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama, mulai dari puskesmas hingga pos pelayanan terpadu (posyandu) di tingkat desa dan kelurahan, sebagai garda terdepan deteksi dini serta edukasi pencegahan.
Agus menilai pemerintah daerah sebenarnya telah memasukkan penguatan layanan kesehatan dasar ke dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, efektivitas program di atas kertas tidak akan berdampak signifikan apabila masyarakat di tingkat akar rumput masih enggan memeriksakan diri atau belum memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang tersedia secara maksimal.
Ia mengimbau kepada masyarakat supaya fasilitas kesehatan yang ada di wilayah-wilayah tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
"Contohnya hari ini posyandu itu sangat antusias memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penanganan dasar atau informasi dasar terkait pelayanan kesehatan ini," jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan posyandu beserta berbagai elemen kegiatannya menjadi instrumen vital untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan di kawasan pedalaman maupun pesisir Kutim.
Melalui kolaborasi aktif antara tenaga kesehatan di puskesmas, kader posyandu, serta kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan pemeriksaan dini, DPRD Kaltim berharap tren peningkatan kasus HIV dan kaki gajah di Kutai Timur dapat segera ditekan secara nyata.
"Tentu kita memberikan penekanan kepada Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten, supaya ini juga menjadi perhatian yang serius bagaimana supaya tingkat penularannya bisa semakin diturunkan," ujar Agus Aras. (Adv)



