Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Persoalan lahan antara masyarakat dan Kalpataru Group kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (19/11/2026).
Puluhan warga dari sejumlah wilayah di Kukar memadati ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar. Mereka meminta kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) Kalpataru Group, sekaligus mendesak pemerintah memperjuangkan hak masyarakat atas lahan yang selama ini mereka kuasai.
RDP tersebut membahas status HGU, klarifikasi pengelolaan dan kepastian hukum aset kepailitan eks Kalpataru Group, serta tindak lanjut penanganan tanah yang terindikasi terlantar dan perlindungan hak masyarakat terdampak.
Salah satu tuntutan tegas disampaikan Kepala Desa Benua Puhun, Ardinansyah. Ia berharap HGU Kalpataru Group dapat dicabut karena menilai terdapat lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan perusahaan tanpa proses pembebasan maupun kesepakatan.
“Khusus di tempat kami dan berharapnya HGU ini dicabut. Kenapa? Yang sudah saya sampaikan tadi di dalam rapat, di tempat kami itu tidak ada namanya Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), tidak ada namanya tali asih dan tidak ada MOU apa pun,” ungkapnya.
Menurut Ardinansyah, masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan atas penguasaan lahan tersebut. Bahkan, pihak desa telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk meminta aktivitas perusahaan dihentikan.
Ia menegaskan, tidak boleh ada kegiatan penggarapan lahan sebelum persoalan hak masyarakat diselesaikan. Sebab, warga merasa lahan yang selama ini menjadi tempat mereka bercocok tanam justru telah masuk dalam penguasaan perusahaan.
“Tolong hentikan semua kegiatan, semua kegiatan yang di lapangan. Contoh seperti ini, ini saya turun di lapangan sama pihak kepolisian bahwa lahan-lahan ini jangan digarap,” tegasnya.
Ardinansyah menyebut, lahan masyarakat yang terdampak di wilayah Desa Benua Puhun diperkirakan mencapai 721 hektare. Persoalan tersebut, kata dia, sudah berlangsung sejak 2010.
Ia berharap apabila HGU dicabut, lahan yang diklaim menjadi hak masyarakat dapat dikembalikan sehingga warga bisa kembali memanfaatkan tanahnya.
“Jadi harapannya kami kalau HGUnya dicabut itu kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, Samsiar menjelaskan, persoalan Kalpataru Group tidak hanya menyangkut klaim lahan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan status kepailitan perusahaan dan pengelolaan aset oleh kurator.
Dari delapan grup perusahaan tersebut, baru satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit dan memiliki kurator yang ditunjuk untuk menangani proses kepailitan. Sementara perusahaan lainnya memang sudah memiliki kurator, tetapi belum seluruhnya berstatus pailit.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Mereka mempertanyakan kemungkinan lahan yang selama ini dikuasai, tetapi tidak pernah dibebaskan maupun mendapatkan ganti rugi dari perusahaan, ikut dimasukkan sebagai objek penyitaan dan pelelangan aset.
Samsiar menjelaskan, dalam proses kepailitan, kurator memiliki kewenangan mengurus aset perusahaan, termasuk melakukan pelelangan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur.
Karena itu, Pemkab Kukar akan mengirimkan surat kepada pihak kurator dengan tembusan kepada instansi terkait. Surat tersebut untuk menjelaskan bahwa izin Kalpataru Group telah dicabut sejak Juni 2021, sedangkan kurator baru ditunjuk pada 2026.
“Tadi sudah ada solusi yang kami sampaikan. Pemerintah daerah akan mengirimkan surat kepada pihak kurator dengan tembusan kepada pihak terkait untuk menjelaskan bahwa izin Kalpataru Group telah dicabut sejak Juni 2021. Sementara kurator baru ditunjuk pada 2026 sehingga kemungkinan belum mengetahui secara menyeluruh riwayat pencabutan perizinan tersebut,” jelas Samsiar.
Ia menambahkan, sesuai kesepakatan dalam RDP, kurator perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan aktivitas di lapangan. Hal ini untuk menghindari munculnya persoalan baru, mengingat dalam ketentuan pencabutan izin telah ditegaskan tidak boleh ada aktivitas perkebunan, termasuk pemanenan maupun kegiatan operasional lainnya atas nama perusahaan tersebut.
Di sisi lain, pihak kurator disebut menyampaikan bahwa aset perusahaan akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk pembayaran utang kepada kreditur.
Namun, pemerintah daerah mempertanyakan bagaimana pengelolaan aset tersebut dapat dilakukan apabila izin perkebunan perusahaan sudah tidak berlaku. Terlebih, masih terdapat persoalan hak masyarakat dan kewajiban perusahaan terhadap pihak lain yang belum terselesaikan.
Pemkab Kukar juga akan mengupayakan penyelesaian melalui kewenangan pemerintahan dengan mendorong pencabutan atau pembatalan HGU. Dalam RDP tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyampaikan sejumlah tahapan yang dapat ditempuh.
Selain itu, masyarakat mengusulkan pembentukan tim khusus agar penanganan persoalan lahan tersebut bisa dilakukan secara lebih terarah.
Samsiar mengungkapkan, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya mendorong penyelesaian persoalan HGU tersebut sejak 2022. Saat itu, Bupati Kukar bersama tim telah menemui Direktur Jenderal Perkebunan dan mendapatkan surat pengantar untuk diteruskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut terkait pencabutan atau pembatalan HGU maupun penetapan kawasan tersebut sebagai tanah terlantar.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai HGU dengan luas sekitar 78 ribu hektare yang diketahui menjadi agunan di salah satu bank luar negeri, yang informasinya merupakan bank di Qatar.
Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperumit penyelesaian apabila aset perusahaan nantinya dilelang dan berpindah tangan kepada pihak lain. Sebab, lahan yang diklaim masyarakat dan belum pernah dibebaskan berpotensi ikut terseret dalam persoalan tersebut.
“Kekhawatiran kami, apabila nantinya terjadi pelelangan aset atas nama perusahaan dan dimenangkan oleh pihak lain, lahan masyarakat yang sejak awal tidak pernah dibebaskan atau diganti rugi justru ikut menjadi objek pelelangan. Jika itu terjadi, persoalan yang sekarang belum selesai bisa semakin panjang,” tuturnya.
Terkait proses kepailitan perusahaan melalui putusan pengadilan di Surabaya, Samsiar menyebut pemerintah daerah masih perlu mendalami lebih jauh proses hukum yang telah berjalan.
Pasalnya, Disbun maupun perangkat daerah terkait mengaku belum pernah dilibatkan atau diundang untuk membahas secara langsung proses persidangan hingga perusahaan dinyatakan pailit.
Menurutnya, kondisi yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian karena dimungkinkan terdapat informasi mengenai persoalan lahan masyarakat yang belum tersampaikan secara utuh dalam proses persidangan.
Melalui RDP tersebut, Pemkab Kukar berharap ada penyelesaian yang mempertimbangkan seluruh kepentingan. Hak masyarakat yang merasa tidak pernah menyerahkan lahannya harus tetap dilindungi, sementara hak-hak perusahaan yang berkaitan dengan proses kepailitan juga perlu dihormati sesuai ketentuan hukum.
“Harapannya, hak-hak masyarakat tetap dapat dipertahankan, sementara hak perusahaan yang memang menjadi bagian dari proses kepailitan juga tetap dihormati. Kami ingin mencari jalan keluar yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi mempertimbangkan seluruh kepentingan yang ada,” pungkasnya.
Video Instagram. Tonton di versi online: https://pusaranmedia.com/read/54145/puluhan-warga-datangi-dprd-kukar-desak-kepastian-hak-atas-lahan-kalpataru


