Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Jalur distribusi logistik yang masih melewati kawasan permukiman menjadi pekerjaan rumah dalam penataan transportasi di Kaltim.
Di Samarinda, kendaraan angkutan barang dari Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran harus berbagi jalan dengan kendaraan masyarakat, termasuk di sejumlah ruas yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Heru Santosa mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepadatan kendaraan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan.
Sebab, kendaraan bertonase besar memiliki dimensi yang membutuhkan ruang lebih luas ketika melintas.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Jakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan Dishub Kaltim, sekitar 500 kendaraan tercatat melintas dalam kurun waktu tiga jam di kawasan tersebut.
"Memang luar biasa, di jam-jam sibuk itu mencapai 500-an kendaraan yang lewat dalam rentang waktu tiga jam," ungkap Heru.
Ia menjelaskan, kendaraan angkutan barang yang keluar dari TPK Palaran saat ini masih bertumpu pada satu koridor untuk memasuki Samarinda. Kondisi tersebut membuat arus kendaraan logistik bercampur dengan aktivitas masyarakat, terutama pada jam keberangkatan kerja dan sekolah.
Untuk itu, penataan jalur menjadi salah satu hal yang perlu dibahas bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah menyediakan jalur khusus angkutan barang sehingga kendaraan berat tidak terus-menerus melintasi kawasan padat penduduk.
Namun, pembangunan jalan tersendiri seperti outer ring road membutuhkan perencanaan dan waktu yang tidak singkat, sehingga diperlukan langkah penanganan jangka pendek sembari menyiapkan solusi infrastruktur untuk jangka panjang.
"Kaitannya dengan lintasan ini, nanti kami membicarakan bersama stakeholder terkait. Bagaimana menata angkutan barang agar keselamatan warga tetap terjaga," ujarnya.
Selain penataan jalur, pengaturan jam operasional kendaraan berat juga masuk dalam pembahasan.
Heru menyebut, kendaraan angkutan barang selama ini masih dapat beroperasi selama 24 jam sehingga perlu dikaji kemungkinan pembatasan pada waktu-waktu tertentu.
"Pengaturan itu harus memperhitungkan kelancaran distribusi barang," tuturnya.
Terlebih, pembatasan waktu angkutan dikhawatirkan menimbulkan penumpukan muatan di pelabuhan apabila tidak disertai perencanaan yang matang.
Selain itu, penambahan rambu lalu lintas dan pengaturan kecepatan kendaraan juga menjadi opsi yang dapat dibahas untuk mengurangi risiko di jalan.
"Penataan angkutan barang tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran distribusi logistik. Keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan setiap hari juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan transportasi," tegasnya.


