Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pengawasan pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas harga komoditas unggulan masyarakat, khususnya rumput laut.
Hal itu disampaikan Asisten I Setda Nunukan H Muh Amin saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi Partai Hanura terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan.
Menanggapi sorotan Fraksi Hanura mengenai ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, Iwan menjelaskan, penguatan PAD menjadi salah satu tantangan yang harus terus dibenahi.
Namun, kemampuan daerah menghasilkan PAD tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah, melainkan juga dipengaruhi struktur ekonomi, jumlah penduduk produktif, skala kegiatan usaha, basis pajak dan pembagian kewenangan pemerintahan.
Pemkab Nunukan, kata dia, telah melakukan inventarisasi terhadap seluruh jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai dasar optimalisasi penerimaan daerah.
"Di sektor infrastruktur, pemerintah memastikan pengadaan barang dan jasa, termasuk pembangunan jembatan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga akan memperkuat pengendalian melalui pemantauan secara berkala," ujar Amin.
Terkait Jalan Trans Lingkar Sebatik, pemerintah menjelaskan bahwa ruas tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk pemeliharaannya. Pemkab Nunukan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Perhatian juga diarahkan pada persoalan harga rumput laut yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Pada 2027, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah program, mulai dari bantuan bibit rumput laut, pelatihan pembudidaya, fasilitasi ekspor, pemasaran hasil olahan hingga upaya pengadaan bibit kultur jaringan agar harga bibit lebih terjangkau.
Selain itu, peraturan kepala daerah yang mengatur tata niaga dan kualitas rumput laut masih dalam proses pembahasan.
Amin menambahkan, pemerintah juga menekankan pentingnya kepastian status hukum, administrasi, dan teknis dalam setiap penggunaan anggaran. Inspektorat akan diperkuat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
"Untuk sektor pelayanan dasar, alokasi kesehatan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga ketersediaan obat-obatan dan insentif dokter spesialis. Sementara anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 disebut telah melampaui 20 persen dari APBD," ujarnya.
Wilayah dataran tinggi Krayan turut menjadi perhatian melalui alokasi anggaran jalan, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
"Pemerintah juga akan menelaah usulan pembangunan jalan penghubung desa, mitigasi banjir, sarana dan prasarana bagi tenaga medis serta guru, termasuk infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat," ucap Amin.
Terkait kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, Pemkab Nunukan menyatakan akan memformulasikan kembali bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Raden menegaskan, berbagai masukan Fraksi Hanura menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyempurnakan RAPBD 2027 agar alokasi anggaran semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv)


