Banner ADV

Agusriansyah Sebut Kaltim Diberlakukan Tidak Adil oleh Pemerintah Pusat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Agusriansyah Sebut Kaltim Diberlakukan Tidak Adil oleh Pemerintah Pusat

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Agusriansyah Sebut Kaltim Diberlakukan Tidak Adil oleh Pemerintah Pusat

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA – Kebijakan efisiensi fiskal serta pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kembali memantik kritik keras dari parlemen daerah. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan menilai Kaltim selama ini diperlakukan tidak adil secara fiskal.

Menurutnya, kekayaan alam yang ditarik hingga triliunan rupiah, namun alokasi dana bagi hasil serta pembangunan infrastruktur kewenangan pusat justru terbengkalai.

Agusriansyah mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut bahkan pernah ia suarakan langsung melalui surat resmi kepada Presiden.

Menurutnya, pemotongan TKD maupun terjadinya kurang salur menjadi pukulan ganda bagi Kaltim ketika jalan-jalan nasional dan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Benua Etam justru dibiarkan rusak dan rawan longsor tanpa penanganan serius.

"Kaltim ini diberlakukan tidak adil oleh pusat. Saya pernah mengirim surat ke Presiden. Kalaupun TKD kita ada pemotongan, pastikan pemotongannya itu untuk membangun infrastruktur pemerintah pusat yang ada di Kaltim," ujar Agusriansyah. 

Ia menyindir ketimpangan formula pembagian anggaran pusat dan daerah yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara. 

Kondisi fiskal yang tertekan tersebut, lanjutnya, menuntut Pemerintah Provinsi Kaltim untuk berani merombak total skala prioritas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak terjebak pada proyek-proyek seremonial maupun konstruksi fisik yang tidak mendesak.

"Ini kita dihantam dua kali. Sudah TKD-nya dipotong, kurang salur dilakukan, kewenangan pemerintah pusat soal infrastruktur jalan dan lain-lain tidak dikerjakan, banyak longsor dan sebagainya," cetusnya. 

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan agar belanja pembangunan gedung-gedung baru dihentikan sementara di tengah situasi keterbatasan anggaran. 

Alokasi infrastruktur harus difokuskan mutlak pada kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, air bersih, dan listrik, sementara porsi anggaran lainnya dialihkan secara masif untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

"Setelah itu, anggaran lebih diperbanyak terhadap komunitas pemuda, mereka dilibatkan," terangnya. 

Jika itu dijalankan, menurutnya sekaligus memberi gambaran lapangan pekerjaan lima tahun ke depan di luar sektor tambang, seperti manufaktur bagi masyarakat.  

Ia menekankan bahwa kepastian lapangan kerja dan stabilitas psikologis generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang jauh lebih mendesak dibandingkan proyek fisik gedung. 

Kendati fungsi legislatif terbatas pada penganggaran dan pengawasan, ia memastikan pandangan kritis ini terus didorong dalam pembahasan Banggar agar APBD Kaltim benar-benar menjawab tantangan ekonomi yang dirasakan saat ini. (Adv)