Banner ADV

Banyak Aset Pemprov Kaltim Terbengkalai, Sabaruddin Minta BPKAD Segera Benahi Pengelolaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Banyak Aset Pemprov Kaltim Terbengkalai, Sabaruddin Minta BPKAD Segera Benahi Pengelolaan

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Banyak Aset Pemprov Kaltim Terbengkalai, Sabaruddin Minta BPKAD Segera Benahi Pengelolaan

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjadi sorotan Komisi II DPRD Kaltim. Sebab, sejumlah aset dinilai belum terpelihara dengan baik, bahkan ditemukan bangunan kantor yang kondisinya terbengkalai.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle mengatakan, persoalan tersebut perlu segera ditangani Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim selaku instansi yang mengelola aset pemerintah provinsi.

Ia menyebut DPRD telah melakukan pemantauan terhadap pengelolaan aset tersebut. "Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah infrastruktur yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan penanganan," beber Sabaruddin.

Sabaruddin menilai pemeliharaan aset seharusnya dilakukan secara berkala sejak tahun-tahun sebelumnya. Sebab, jika kerusakan dibiarkan hingga semakin parah, pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran lebih besar untuk melakukan perbaikan.

“Ketika mau dianggarkan kembali, kondisi anggaran kita sekarang kurang baik-baik saja. Pertanyaan kami, mengapa sejak tahun-tahun sebelumnya tidak diperhatikan, dibantu, dan diperbaiki?” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi keterbatasan. Karena itu, pemeliharaan aset semestinya menjadi perhatian sejak awal agar tidak menimbulkan beban anggaran yang lebih besar.

Selain perawatan, Sabaruddin juga menyarankan agar BPKAD mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Langkah tersebut dapat membantu menjaga kondisi aset sekaligus mencegah penguasaan oleh pihak yang tidak berhak," tuturnya.

Ia mengungkapkan, terdapat aset pemerintah yang diklaim oleh oknum. Bahkan, dalam sejumlah persoalan yang berlanjut ke pengadilan, pemerintah justru mengalami kekalahan karena aset tersebut tidak terawat dengan baik.

“Kami memberikan peringatan kepada BPKAD agar aset-aset tersebut bisa dioptimalkan dan dikontrol dengan baik,” pungkasnya. (Adv)