Ahmad Yani Minta Sengketa Kalpataru Diselesaikan Lewat Dialog

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca
Ketua dprd kukar, ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua dprd kukar, ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Ahmad Yani Minta Sengketa Kalpataru Diselesaikan Lewat Dialog

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca
Ketua dprd kukar, ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua dprd kukar, ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Ahmad Yani Minta Sengketa Kalpataru Diselesaikan Lewat Dialog

Ketua dprd kukar, ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua dprd kukar, ahmad Yani (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Kalpataru.

Upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan masyarakat, pihak kurator, serta kuasa hukum dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Kamis (20/11/2026).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mengurai persoalan sengketa lahan yang selama ini terjadi di sejumlah desa dan kecamatan di Kukar.

Menurutnya, persoalan Kalpataru tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi telah menjadi permasalahan yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

“Kita memastikan bahwa ada penyelesaian terkait dengan HGU Kalpataru. Yang tentu memang masyarakat kita, seluruh desa, seluruh kecamatan, memang ada problem Kalpetaru di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Ahmad Yani menjelaskan, dalam RDP tersebut DPRD juga menggali informasi mengenai status perusahaan, termasuk persoalan HGU yang diagunkan melalui pinjaman perbankan.

Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana posisi hukum masing-masing pihak sebelum pemerintah daerah menentukan langkah strategis.

Dia menyebutkan, terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian DPRD. Pertama, mendorong agar perizinan perusahaan yang sudah tidak berlaku dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pencabutan.

Kedua, membuka ruang perdamaian antara pihak kurator dan masyarakat yang selama ini bersengketa.

“Kita juga sudah menelusuri sejauh mana dan kemudian daerah bisa memutuskan apa termasuk hal-hal langkah strategis yang akan diambil oleh daerah. Pertama tadi, bagaimana caranya bisa diusulkan untuk dicabut karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa itu bisa berdamai,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah setempat mengambil peran aktif dalam memfasilitasi komunikasi kedua belah pihak.

Menurutnya, penyelesaian harus mengedepankan dialog agar kepentingan masyarakat, kurator, maupun pihak-pihak lain yang memiliki hak atas perusahaan dapat menemukan titik temu.

Ahmad Yani mengakui terdapat sejumlah hak yang menjadi kewenangan kurator dan harus diselesaikan sesuai ketentuan.

Karena itu, penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan kesepakatan bersama.

“Kepentingan masyarakat itu bisa berjalan dan kemudian juga kepentingan kurator, kepentingan pihak lainnya juga bisa ketemu di sana,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menegaskan masyarakat diminta tidak melakukan aksi tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dan mencapai kesepakatan bersama pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru.

Dalam rapat itu, turut disinggung mengenai Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pencabutan perizinan yang selama ini belum diterima pihak kurator.

Bahkan, Ahmad Yani mengaku belum mengetahui apakah pihak pengadilan yang menangani persoalan tersebut telah mengetahui bahwa perizinan perusahaan sudah tidak berlaku lagi.

Menurutnya, status perizinan menjadi poin penting karena apabila izin sudah tidak berlaku, maka aktivitas perkebunan tidak semestinya tetap berjalan.

“Artinya ketika perizinan tidak ada berarti kan semua aktivitas perkebunan kan tidak boleh ada. Itu yang jadi intinya sebenarnya, sehingga kita pastikan itu juga menjadi obat, menjadi bagian dari putusan rapat,” tegasnya.

Ia berharap SK Bupati terkait pencabutan perizinan tersebut dapat segera disampaikan kepada pihak kurator dan menjadi bagian dari dokumen yang disampaikan ke pengadilan.

Dengan demikian, dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa sekaligus memperjelas bahwa tidak boleh ada aktivitas perkebunan tanpa dasar perizinan yang berlaku.

DPRD Kukar berharap langkah mediasi dan penelusuran aspek hukum tersebut dapat membuka jalan penyelesaian sengketa lahan Kalpetaru, sehingga hak-hak masyarakat dapat diperjuangkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.