Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
KUTAI BARAT - Kondisi infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Selain menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga mendorong percepatan perbaikan jalan nasional yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Bupati Kubar, Frederick Edwin mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Balikpapan untuk membahas penanganan sejumlah ruas jalan nasional.
Bahkan, Pemkab Kubar bersama Ketua DPRD telah meminta dukungan agar pemerintah daerah dapat ikut berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur tersebut.
"Saya bersama Ketua DPRD telah mengurus, meminta izin ke Balai Besar Penanganan Jalan di Balikpapan dan minta dukungannya daerah atau Kabupaten Kutai Barat akan berkontribusi memperbaiki jalan nasional ini," kata Edwin, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, penanganan jalan nasional tersebut direncanakan melalui skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract pada 2027.
Pembagian segmen pekerjaan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten juga telah dibahas, dengan rincian teknis berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubar.
"Iya. Segmentasi pembagian pekerjaan dari nasional maupun dari kabupaten juga telah dibagi, detailnya ada di PUPR Kabupaten Kutai Barat," ujarnya.
Panjang ruas jalan nasional menuju dan di wilayah Kubar tercatat mencapai 301,97 kilometer. Sementara itu, total panjang jalan kabupaten jauh lebih besar, yakni 1.523,45 kilometer.
Berdasarkan data pemerintah daerah, tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 73,26 persen. Rinciannya, kondisi mantap sebesar 56 persen, kondisi sedang 10,26 persen, dan rusak ringan tujuh persen.
Adapun 26,74 persen lainnya masih dalam kondisi rusak berat atau berupa jalan tanah.
Edwin mengakui penanganan jalan daerah membutuhkan perhatian khusus. Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan, terlebih pemerintah kabupaten harus membagi pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
"Tempo hari jalan yang belum mantap masih berkisar di angka 25 persen di Kabupaten Kutai Barat. Jadi kita juga memiliki keterbatasan anggaran daerah," ungkapnya.
Selain keterbatasan anggaran, pemerintah daerah turut menyoroti kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintasi jalan di wilayah Kubar. Aktivitas kendaraan tersebut dinilai turut berdampak terhadap kerusakan sejumlah ruas jalan.
Untuk jalan kabupaten, Edwin menyebut pemerintah akan menyiapkan anggaran besar guna memperbaiki infrastruktur secara bertahap.
Sebab, kondisi jalan berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian antarkampung dan kecamatan.
"Kami juga mengakui beberapa ruas jalan kabupaten mengalami kerusakan. Ke depannya kami menganggarkan dana yang sangat besar karena jalan merupakan denyut nadi dari aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Barat," jelasnya.
Pemerintah daerah juga merencanakan penanganan jalan dan jembatan secara bertahap di 16 kecamatan.
Pada 2025, penanganan telah dilakukan terhadap jalan sepanjang 110 kilometer dan tiga unit jembatan. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan penanganan sekitar 101,5 kilometer jalan serta dua unit jembatan.
Edwin menegaskan perbaikan infrastruktur tidak dapat diselesaikan sekaligus, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan.
"Bertahap," tegasnya. (Adv) T5 - Program Pembangunan Daerah



