Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin
SAMARINDA - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan penggunaan rokok elektrik atau vape berpotensi bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut. Namun, perlindungan kesehatan masyarakat dinilai harus menjadi pertimbangan utama.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan persoalan vape tidak semestinya hanya dilihat dari sisi bisnis. Dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih besar.
"Pembatasan terhadap produk vape dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan investasi. Namun, kepentingan tersebut tidak seharusnya mengesampingkan upaya melindungi masyarakat dari risiko ketergantungan nikotin," tegas Salehuddin.
Menurutnya, investasi yang paling penting untuk jangka panjang adalah menjaga kualitas kesehatan generasi mendatang. Sebab, keberlangsungan pembangunan juga bergantung pada kondisi kesehatan masyarakat.
“Kalau kaitannya dengan hal ini diutamakan kemanfaatannya bagi melindungi kesehatan generasi kita ke depan, saya pikir kita bisa mengesampingkan dulu aspek ekonominya,” ujarnya.
Disebutkan Salehuddin, kandungan nikotin dalam rokok elektrik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dapat memicu ketergantungan. Selain itu, paparan aerosol dari vape juga berpotensi berdampak terhadap orang-orang di sekitar penggunanya.
"Saya mengapresiasi sikap MUI yang mengeluarkan fatwa tersebut," katanya. Telebih, lanjut Politikus Golkar itu, MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan pandangan keagamaan, sehingga keputusan yang dihasilkan patut dihormati.
Ia berharap pertimbangan kesehatan masyarakat dapat menjadi prioritas dalam menyikapi perkembangan industri rokok elektrik di Indonesia.
"Perlindungan terhadap generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kepentingan ekonomi sesaat," imbuhnya. (Adv)



