Banner ADV

Hampir 20 Tahun Beroperasi, Aktivitas STS Muara Berau Belum Sumbang PAD Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Hampir 20 Tahun Beroperasi, Aktivitas STS Muara Berau Belum Sumbang PAD Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Hampir 20 Tahun Beroperasi, Aktivitas STS Muara Berau Belum Sumbang PAD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Besarnya aktivitas alih muat kapal atau ship to ship (STS) di perairan Muara Berau, Kaltim, belum berbanding lurus dengan penerimaan daerah.

Meski kegiatan tersebut telah berlangsung hampir 20 tahun, pemerintah provinsi disebut belum memperoleh kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas tersebut.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud menilai, aktivitas ekonomi di wilayah laut yang masuk dalam kewenangan provinsi semestinya dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan hanya menguntungkan perusahaan yang menjalankan usaha.

Ia mengatakan selama ini terdapat kesenjangan antara besarnya kegiatan ekonomi di perairan Kaltim dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah. Padahal, provinsi memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 12 mil.

"Kenapa di Muara Berau ada banyak kapal, tetapi tidak menghasilkan PAD sama sekali? Padahal itu berada di bawah kewenangan 12 mil. Ini sudah berlangsung hampir 20 tahun," beber Hasanuddin.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mencari pola yang memungkinkan aktivitas usaha maritim ikut memberikan keuntungan bagi Kaltim. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam rantai kegiatan bisnis tersebut.

Skema yang ditawarkan berupa kerja sama antarbadan usaha atau business to business (B2B) dengan perusahaan swasta yang selama ini menjalankan aktivitas di kawasan perairan Kaltim.

Melalui pola tersebut, lanjut Hasanuddian, BUMD tidak harus mengambil alih operasional perusahaan yang sudah berjalan. Sebaliknya, perusahaan daerah dapat masuk sebagai mitra usaha sehingga memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi sektor maritim.

"Kita tidak mesti merebut usaha yang sudah berjalan. Kerja sama saja. Bagaimana caranya perusahaan daerah bisa ikut terlibat sehingga ada pendapatan yang masuk ke daerah," jelasnya.

Ia menegaskan, upaya mencari sumber penerimaan baru tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu iklim investasi ataupun menghentikan kegiatan usaha yang telah berjalan.

Pihaknya ingin keberadaan perusahaan dan aktivitas maritim di Kaltim juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah.

Terlebih, kondisi fiskal Kaltim saat ini menghadapi tantangan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemanfaatan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor kelautan dan jasa maritim, dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.

Hasanuddin berharap, keterlibatan perusahaan daerah dalam aktivitas tersebut dapat menjadi salah satu alternatif sumber PAD. 

"Besarnya aktivitas ekonomi di perairan Kaltim tidak hanya tercermin dari lalu lintas kapal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah," tutupnya. (Adv)