Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mencermati kembali proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan menyusul perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap potensi kesenjangan pembiayaan daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Asisten I Setda Nunukan H Muh Amin mengatakan, penyusunan program dan kegiatan harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, realistis dan terukur.
Hal itu disampaikan dalam jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi PKS pada Rapat Paripurna DPRD Nunukan.
Menurut Amin, pemerintah sepakat bahwa kebijakan APBD 2027 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Prioritas anggaran akan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, pemerataan pelayanan dasar, serta kemampuan keuangan daerah. Wilayah perbatasan, pedalaman, dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur tetap menjadi perhatian," ujar Amin.
Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah juga akan mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, peningkatan kualitas pendataan objek pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penguatan sistem pengawasan perpajakan.
Namun, optimalisasi penerimaan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil dan menengah.
Di bidang infrastruktur, pemerintah menyampaikan penanganan jalan di Kecamatan Sembakung dan sekitarnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan masyarakat, status kewenangan jalan, serta ketersediaan anggaran.
Pemerintah juga akan mengevaluasi progres pembangunan jembatan di Sembakung yang belum sepenuhnya tuntas.
"Sementara untuk penanganan banjir di Kecamatan Sebatik Barat, khususnya Desa Binalawan dan Setabu, pemerintah memandang perlu penanganan terintegrasi melalui normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pengendalian aliran air," ujarnya.
Sorotan lainnya menyangkut pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah akan melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan Rumah Sakit Pratama Sebatik, termasuk gedung perawatan, fasilitas manajemen, drainase, ruang pemulasaraan jenazah dan kebutuhan tenaga kesehatan.
"Adapun kebutuhan transportasi peserta didik, termasuk bus sekolah di Nunukan dan Sembakung serta kendaraan operasional UPTD SMP Negeri 2 Nunukan yang sudah kurang layak, akan didata dan dikaji sebagai dasar penentuan prioritas anggaran," jelasnya.
Mengenai opsi pembiayaan melalui pinjaman daerah, Amin menegaskan penjajakan dengan lembaga keuangan bukan bank masih berada pada tahap kajian awal dan belum menjadi keputusan final.
"Setiap alternatif pembiayaan harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kapasitas pengembalian, manfaat ekonomi dan sosial, serta risiko keuangan. Pemerintah juga akan mengevaluasi beban pinjaman berjalan dan memastikan kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan," tegasnya.
Menurutnya, kebijakan pembiayaan tidak boleh menjadi beban keuangan daerah pada masa mendatang maupun mengganggu pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat.
Pemerintah, lanjut Amin, juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Utara dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pendanaan pembangunan.
Ia memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan APBD harus berjalan transparan, akuntabel, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)


