Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi dalam tata kelola organisasi perangkat daerah, terutama pengembangan kompetensi pegawai, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), analisis kebijakan, hingga penerapan manajemen risiko.
Temuan tersebut terungkap dalam Ekspose Hasil Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar Bagian Organisasi Setda Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (20/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Sony Suwito Adicahyono, mengatakan penilaian kematangan organisasi tidak cukup hanya melihat kelengkapan struktur kelembagaan. Kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan akuntabel juga menjadi perhatian.
“Organisasi harus mampu bekerja secara optimal. Bukan hanya strukturnya yang baik, tetapi juga orang-orang di dalamnya harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Menurutnya, kualitas organisasi harus berjalan seimbang dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menggerakkannya. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Bontang, Diny Prathiwi, mengungkapkan sebagian besar perangkat daerah memperoleh hasil penilaian kategori tinggi hingga sangat tinggi. Meski demikian, capaian skor tersebut belum otomatis menunjukkan kematangan organisasi secara optimal.
Penilaian mencakup 11 aspek, di antaranya perencanaan, mutu layanan, pengembangan pegawai, manajemen risiko, pengukuran kinerja, inovasi, dan kerja sama.
Diny menjelaskan, terdapat lima tingkatan kematangan organisasi. Setiap perangkat daerah wajib memenuhi seluruh indikator pada masing-masing level sebelum dapat naik ke tingkat berikutnya.
Perangkat daerah diberikan waktu hingga Rabu pekan depan untuk melengkapi dokumen dan memperbaiki indikator yang belum terpenuhi. Setelah itu, hasil penilaian akan difinalisasi dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Melalui evaluasi ini, Pemkot Bontang berharap pembenahan kelembagaan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


