Bagi Hasil Pajak Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Andi Harun Minta Transparansi Pemprov Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca3 kali dibaca
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Bagi Hasil Pajak Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Andi Harun Minta Transparansi Pemprov Kaltim

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
3 menit baca3 kali dibaca
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Bagi Hasil Pajak Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Andi Harun Minta Transparansi Pemprov Kaltim

3
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Tri/Pusaranmedia.com)

Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membuka babak baru dalam sengketa fiskal antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). 

Tidak sekadar mengeluhkan pemangkasan target penerimaan daerah sebesar Rp209,68 miliar, Andi Harun membeberkan dugaan pelanggaran hukum serius mulai dari cacat prosedur administrasi, dugaan penyalahgunaan potongan insentif pungutan hingga berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hingga tindakan ultra vires dalam merumuskan variabel pajak.

Persoalan ini mencuat setelah Pemkot Samarinda menerima Surat Gubernur Kaltim Nomor 900.1.14.3/5627/III/BPKAD tertanggal 7 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 serta Surat Kepala Bapenda Kaltim Nomor 900.1.13.1/717/Bapenda-II/2026 tanggal 6 September 2026. Padahal, APBD Perubahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama DPRD dan melewati asistensi provinsi, sementara sejumlah kegiatan di lapangan telah berjalan.

"Kegiatan ini kan sudah dilaksanakan di lapangan. Berarti ada pembiayaan sebesar Rp209 miliar pada kegiatan yang sudah terlaksana di lapangan melalui APBD Perubahan Kota Samarinda tahun 2026 yang tidak bisa kita bayarkan," tegas Andi Harun. 

Untuk menguji kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda menggunakan tiga tolak ukur berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keabsahan kewenangan, ketepatan prosedur, serta keadilan fiskal bagi kabupaten/kota. Dari pengujian berbasis UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), PP Nomor 35 Tahun 2023, serta Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 (yang diubah dengan Perda Tahun 2026), Andi Harun menyoroti tiga temuan kritis utama.

Temuan pertama adalah cacat prosedur dan dugaan berlaku surut. Menurut Andi Harun, penyesuaian kebijakan semestinya diawali forum rekonsiliasi bersama 10 kabupaten/kota dengan membuka kertas kerja secara transparan, dituangkan dalam berita acara, dan diterbitkan melalui Keputusan Gubernur sebelum surat pemberitahuan dikirimkan. Namun, surat gubernur terbit pada 7 Oktober 2026, sementara keputusan gubernur yang disebut-sebut pihak Bapenda baru terbit 2 November 2026 dan hingga kini belum diterima Pemkot Samarinda.

"Berarti kan retroaktif itu. Berlaku surut. Keputusannya belakangan, korespondensinya lebih duluan," ujarnya.

Temuan kedua yang dinilai paling fatal menyangkut pemotongan porsi bagi hasil untuk insentif pemungutan atau upah pungut sebesar 3 persen sebelum dibagikan ke kabupaten/kota. Padahal, porsi 70 persen bagi kabupaten/kota (dan 30 persen provinsi) menurut regulasi seharusnya tidak dipangkas terlebih dahulu. 

Andi Harun menilai penggunaan Pergub dan PP 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memotong bagian kabupaten/kota berpotensi rawan secara hukum.

Temuan ketiga adalah tindakan ultra vires atau melampaui kewenangan dengan mengganti variabel perhitungan. Andi Harun menyebut Pemprov menggunakan variabel penerimaan BPKB, padahal regulasi menetapkan variabel jumlah kendaraan terdaftar, sementara penggunaan variabel lain di PP 35 Tahun 2023 hanya diperuntukkan bagi Pajak Alat Berat (PAB) dan pajak rokok.

Akibatnya, Samarinda mengalami penurunan signifikan di sektor tersebut serta menanggung porsi penurunan tertinggi sebesar 26,24 persen atau sekitar Rp209,68 miliar.

Ia juga mengecam sikap tertutup Bapenda Kaltim yang menolak membuka kertas kerja rinci serta metodologi perhitungan dengan alasan konsumsi internal, padahal dokumen tersebut merupakan informasi publik yang wajib transparan. 

Melalui surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali yang telah dikirimkan termasuk surat tertanggal 26 Oktober 2026 serta komunikasi langsung maupun via WhatsApp kepada Gubernur Kaltim, Pemkot Samarinda berharap ada dialog teknokratik sebelum batas akhir 30 November.

"Kami sebenarnya menunggu diajak berdialog. Kalau ada kesempatan berdialog, itu tentu sangat bagus. Supaya perselisihan ini perselisihan secara teknokratik, bukan perselisihan politik, supaya tidak digoreng-goreng, tidak dibelok-belokkan," ungkapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dikarenakan penurunan proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lebih dari Rp1 triliun. Penurunan tersebut juga berdampak pada dana bagi hasil yang dibagikan ke kabupaten/kota, tidak hanya Samarinda. 

"Saya oke-oke saja apa yang disampaikan oleh Bu Sekda itu, ya karena provinsi terlalu optimistis harus ada koreksi. Tapi ketika koreksinya dari 10 menjadi satu, mana dasarnya? Itu harus transparan. Itu yang sampai hari ini pemerintah kota tidak dapatkan. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa kebijakan ini sudah benar?" pungkas Andi Harun.