Banner ADV

Anggaran Penanganan HIV/AIDS di Kaltim Terancam Turun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Anggaran Penanganan HIV/AIDS di Kaltim Terancam Turun

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

Anggaran Penanganan HIV/AIDS di Kaltim Terancam Turun

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedia.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Keberlanjutan penanganan pasien HIV/AIDS di Kaltim menghadapi tantangan pendanaan pada 2027. Ini menyusul kemungkinan dihentikannya bantuan dari Global Fund yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mengatakan selama ini sekitar 80 persen anggaran penanggulangan HIV/AIDS berasal dari bantuan Global Fund.

Jika dukungan tersebut dihentikan, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber pendanaan alternatif agar pelayanan terhadap penderita tetap berjalan.

"Selama ini penanggulangan HIV/AIDS sekitar 80 persen anggarannya dari luar, yang disebut Global Fund. Namun, pada 2027 kemungkinan Global Fund akan dihentikan," ujar Darlis.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan penanganan HIV/AIDS tidak berhenti meskipun dukungan dari lembaga internasional berakhir.

Karena itu, Darlis menilai perlu ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan pembiayaan. 

"Tidak hanya mengandalkan APBN, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota juga perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD masing-masing," tegasnya.

Ia mengaku jangan sampai ketika bantuan Global Fund dihentikan, maka ketersediaan obat dan kebutuhan penanganan pasien justru mengalami kendala.

"Pembiayaan bukan hanya dari APBN, tetapi juga APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS ini," jelasnya.

Disebutkan Darlis, kebutuhan anggaran untuk pengadaan obat antiretroviral (ARV) dan reagen sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, penganggarannya harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

"Keberadaan anggaran yang berkesinambungan menjadi bagian penting untuk memastikan penderita HIV/AIDS tetap mendapatkan pelayanan dan pengobatan," imbuhnya. (Adv)