Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Upaya koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), dihadapkan pada kendala komunikasi antara parlemen daerah dengan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, secara terbuka mengeluhkan sikap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) yang dinilainya sulit dihubungi dan kurang responsif saat dimintai informasi mengenai perkembangan proyek jalan nasional.
Ekti membandingkan pola komunikasi pejabat balai saat ini dengan pimpinan terdahulu yang dinilai jauh lebih cair dan kooperatif.
Padahal, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, DPRD Kaltim membutuhkan keterbaruan data lapangan seperti progres pengerjaan ruas jalan penghubung tersebut untuk disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
"Sekarang ini kalau sama Kepala Balai ini agak susah ya komunikasinya. Kalau dulu enak. Nggak tahu, Balai yang ada ini kayaknya nggak terlalu menyikapi kita. Kan kita komunikasi lewat telepon. Kalau yang baru ini nggak terlalu ada komunikasi," ungkap Ekti Imanuel.
Ia mengisahkan bahwa pada periode sebelumnya, komunikasi informal maupun koordinasi lintas kewenangan berjalan sangat lancar demi mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pedalaman.
Namun, kondisi saat ini berbanding terbalik dengan sebelumnya. Ia pun berharap dapat kembali menjalin komunikasi efektif dengan BPJN untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
"Kita kan tanya perkembangan proyek apa. Karena kalau terkait dengan kewenangan kita kan nggak ada, kewenangan itu kan DPR RI. Kita kan perlu tahu juga supaya saya bisa menyampaikan ke masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh, politisi Partai Gerindra tersebut memaparkan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kutai Barat sejatinya masih sangat tinggi.
Tapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak dapat serta-merta mengintervensi anggaran pembangunan jalan karena terbentur regulasi pembagian status kewenangan berdasarkan Surat Keputusan (SK), baik untuk jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten.
Tahun ini, pemerintah telah melakukan perbaikan jalan Kubar-Mahulu yang ditargetkan rampung pada 2027.
"Kalau pembangunan lain nggak ada ya di Kubar, kecuali jalan Kubar-Mahulu. Itu yang mungkin selesai tahun ini, 135 kilometer itu sudah selesai, kemarin tinggal merapikan sekitar kurang lebih 14 kilometer yang masih dalam pekerjaan," pungkas Ekti Imanuel. (Adv)



