Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
KUTAI BARAT - Kebutuhan beras menjadi salah satu pengeluaran rutin yang tidak bisa dihindari setiap rumah tangga. Bagi keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan lainnya.
Untuk meringankan beban tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar melalui program Bantuan Sosial (Bansos) beras pada 2026. Program ini menyasar sebanyak 19.764 keluarga tidak mampu yang tersebar di 16 kecamatan dan 187 kampung di wilayah Kubar.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kubar, Adolfus Edhardus Pontus mengatakan bantuan yang diberikan berupa 10 kilogram beras kualitas premium untuk setiap keluarga penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan.
"Ini menjadi fokus Pak Bupati, bagaimana program bantuan yang diberikan bisa berdampak langsung ke masyarakat," ujar Adolfus, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, manfaat bantuan tersebut tidak hanya dilihat dari beras yang diterima masyarakat, tetapi juga dari pengeluaran rumah tangga yang bisa ditekan.
Dengan adanya bantuan pangan, keluarga penerima manfaat tidak perlu mengalokasikan sebagian uang mereka untuk membeli beras. Sisa anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak kalah penting.
"Harapan kita dengan bantuan dan intervensi pemerintah ini, paling tidak masyarakat merasa beban pengeluarannya berkurang. Tadinya mereka punya sedikit uang untuk membeli beras, dengan adanya intervensi kita, mereka tidak perlu lagi membeli beras," ungkapnya.
Adolfus menilai, pengurangan beban pengeluaran pangan dapat memberikan ruang bagi keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak maupun keperluan rumah tangga lainnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan penyaluran bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Dinsos terlebih dahulu melakukan proses verifikasi terhadap data calon penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Proses pendataan diawali dari usulan masing-masing petinggi kampung. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam sistem tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan berdasarkan desil 1 hingga 10.
Pemerintah daerah memprioritaskan calon penerima yang masuk kategori desil 1-5 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
"Data yang diusulkan itu kita verifikasi dengan data pemerintah. Di DTSEN itu tingkat kesejahteraan masyarakat sudah dikategorikan dalam pembagian desil, mulai desil 1-10," jelasnya.
Lebih lanjut, Adolfus menyebut bantuan beras dari Pemkab Kubar juga menjadi pelengkap berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah pusat dan provinsi.
Sejumlah program tersebut di antaranya bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta program cadangan pangan pemerintah daerah melalui instansi terkait.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah dari berbagai tingkatan diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
"Dengan intervensi bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lalu pemerintah kabupaten juga masuk di situ. Paling tidak pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu dalam satu tahun bisa tercover beberapa bulan," imbuhnya.
Melalui alokasi anggaran sekitar Rp3,5 miliar tersebut, Pemkab Kubar berharap bantuan pangan dapat membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah. (Adv) T10 - Bantuan Sosial



