Pemkab Nunukan Akui Tantangan Gap Fiskal Rp200 Miliar, Pinjaman Masih Dikaji

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Rapat paripurna tanggapan Pemkab Nunukan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan. (Foto: Setwan Nunukan)
Rapat paripurna tanggapan Pemkab Nunukan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab Nunukan Akui Tantangan Gap Fiskal Rp200 Miliar, Pinjaman Masih Dikaji

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Rapat paripurna tanggapan Pemkab Nunukan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan. (Foto: Setwan Nunukan)
Rapat paripurna tanggapan Pemkab Nunukan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan. (Foto: Setwan Nunukan)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab Nunukan Akui Tantangan Gap Fiskal Rp200 Miliar, Pinjaman Masih Dikaji

Rapat paripurna tanggapan Pemkab Nunukan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan. (Foto: Setwan Nunukan)
Rapat paripurna tanggapan Pemkab Nunukan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Nunukan. (Foto: Setwan Nunukan)

Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal pada penyusunan APBD 2027 mendatang. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar.

Asisten 1 Setkab Nunukan, H Muh Amin menyampaikan, pemerintah akan mengedepankan kehati-hatian dalam menentukan skema pembiayaan agar tidak menimbulkan risiko terhadap keuangan daerah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Amin menjelaskan optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal.

Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, peningkatan kualitas pendataan objek pajak, optimalisasi aset daerah, dan penguatan pengawasan perpajakan.

Namun, peningkatan penerimaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah.

"Fraksi Demokrat juga menyoroti alokasi belanja pegawai. Pemerintah menyatakan besaran belanja tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur, serta produktivitas kinerja ASN," ujar Amin. 

Di sektor pembangunan, pemerintah memastikan prioritas jalan dan jembatan diarahkan untuk membuka keterhubungan antarwilayah serta mendukung sentra produksi masyarakat.

Pemerataan pembangunan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penganggaran. Pemerintah menyebut tema pemerataan infrastruktur telah masuk dalam RKPD Kabupaten Nunukan 2027, termasuk rencana pembangunan multiyears di Krayan.

"Selain menggunakan APBD kabupaten, pemerintah akan mengupayakan dukungan pendanaan melalui APBD provinsi dan APBN. Pembagian anggaran juga diarahkan berdasarkan kebutuhan wilayah dengan menempatkan kawasan pedalaman dan perbatasan sebagai prioritas," ujarnya. 

Terkait potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar, pemerintah menyebut penjajakan pembiayaan melalui lembaga keuangan bukan bank masih berupa kajian awal.

Keputusan akhir akan bergantung pada hasil pengujian kemampuan membayar atau debt service coverage ratio (DSCR), evaluasi beban pinjaman berjalan, serta kejelasan piutang maupun kurang salur dari pemerintah pusat.

"Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan pembiayaan yang justru mengganggu kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan. Di bidang pelayanan dasar terdapat sejumlah perhatian, antara lain perekrutan guru melalui CPNS dan PPPK, pemenuhan dokter di Rumah Sakit Pratama, serta pemberian insentif khusus bagi tenaga medis," Jelas Amin. 

Pengadaan obat juga dilakukan melalui anggaran kesehatan daerah dan dukungan program pemerintah pusat. Namun, distribusi menuju kawasan Krayan dan pedalaman Lumbis masih menghadapi tantangan keterbatasan transportasi dan tingginya biaya pengiriman.

"Selain itu, program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit dan puskesmas tetap menjadi perhatian," jelasnya. 

Pemerintah juga menegaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak boleh sebatas kegiatan seremonial atau bantuan sesaat.

Program bagi petani, nelayan dan pelaku UMKM akan diarahkan melalui validasi data penerima, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, fasilitasi sertifikasi produk, pemasaran digital, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan nelayan.

Amin mengatakan, seluruh masukan Fraksi Demokrat menjadi perhatian pemerintah dalam mempertajam prioritas pembangunan dan menjaga agar APBD 2027 tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Adv)