Banner ADV

DPRD Kaltim Usulkan BUMD Kelola Salah Satu STS

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedi.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedi.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Usulkan BUMD Kelola Salah Satu STS

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedi.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedi.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Banner ADV

DPRD Kaltim Usulkan BUMD Kelola Salah Satu STS

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedi.com)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Zulkifli/Pusaranmedi.com)

Reporter: Zulkifli | Editor: Buniyamin

SAMARINDA - Aktivitas alih muat kapal atau ship to ship (STS) di perairan Kaltim dinilai menyimpan peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

DPRD Kaltim pun mengusulkan agar satu titik kegiatan STS diberikan kepada perusahaan daerah untuk dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (Hamas) mengungkapkan, terdapat sejumlah kawasan yang menjadi lokasi aktivitas STS, mulai dari Muara Berau, Muara Jawa, Muara Balikpapan hingga perairan Paser.

Dari beberapa lokasi tersebut, pria yang kerap disapa Hamas itu mengusulkan, satu titik dapat dialokasikan bagi perusahaan daerah.

Sementara lokasi lainnya tetap terbuka bagi perusahaan swasta untuk menjalankan kegiatan usaha melalui mekanisme yang berlaku.

"Kalau ada beberapa titik STS, kenapa tidak satu lokasi saja diberikan kesempatan kepada perusahaan daerah? Tapi yang lainnya silahkan tetap dikelola swasta dan bersaing secara terbuka," ujar Hamas.

Untuk itu, pemerintah daerah tidak perlu mengambil alih seluruh pengelolaan yang selama ini sudah berjalan.

Peluang kerja sama justru dinilai lebih memungkinkan untuk membuka keterlibatan BUMD tanpa mengganggu aktivitas perusahaan yang telah beroperasi.

Ia menilai, peluang tersebut cukup menjanjikan jika melihat besarnya nilai ekonomi dari aktivitas alih muat kapal.

Telebih, kata Hamas, salah satu kegiatan STS di Kaltim memiliki nilai transaksi ekonomi yang mencapai sekitar Rp300 miliar setiap bulan.

"Angka itu memang masih perlu kami telusuri lebih lanjut. Tetapi, ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi di perairan Kaltim. Karena itu, perusahaan daerah harus diberi kesempatan untuk ikut mengambil bagian," imbuhnya. (Adv)