Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Praktik diskriminasi terhadap orang dengan HIV di dunia kerja menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
Regulasi daerah tersebut secara tegas melarang perusahaan menjadikan pemeriksaan HIV sebagai persyaratan rekrutmen maupun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sekretaris Komisi IV sekaligus Ketua Pansus DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pembaruan regulasi daerah tidak boleh semata-mata berfokus pada aspek medis atau layanan kesehatan.
Namun lebih dari itu, aturan hukum harus hadir memberikan perlindungan nyata bagi warga dari stigma dan perlakuan tidak adil di lingkungan ketenagakerjaan.
"Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV, AIDS dan IMS," ujar Darlis.
Ia menyoroti kerentanan calon tenaga kerja maupun karyawan yang kerap menghadapi penolakan hingga kehilangan mata pencarian begitu status HIV positif mereka terungkap.
Menurut Darlis, status kesehatan tidak boleh merampas hak konstitusional warga negara untuk bekerja secara layak.
Untuk memperkuat payung hukum aturan tersebut, Pansus DPRD Kaltim telah berkonsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Dalam pembahasan itu, Kemenaker menegaskan larangan bagi perusahaan mewajibkan tes HIV dalam seleksi penerimaan maupun syarat mempertahankan status kepegawaian.
Pemeriksaan HIV di lingkungan perusahaan hanya diperbolehkan melalui skema konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT).
Mekanisme ini wajib mengantongi persetujuan penuh dari pekerja serta menjamin kerahasiaan data medis agar tidak disalahgunakan untuk merugikan karyawan bersangkutan.
Di sisi lain, Pansus mendorong dunia usaha berperan aktif membangun lingkungan kerja yang inklusif melalui edukasi kesehatan, sosialisasi pencegahan, serta penyediaan fasilitas VCT tanpa paksaan.
"Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi," pungkas Darlis. (Adv)



