Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Putra Kalimantan Utara (Kaltara), Vikri Haris Romansyah dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Bidang VIII Perindustrian, Kelautan dan Perikanan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2026–2029.
Penunjukan tersebut menjadi ruang bagi pengusaha muda asal Kaltara untuk terlibat dalam agenda pengembangan industri nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan yang dinilai memiliki potensi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Vikri mengatakan sektor perindustrian, kelautan dan perikanan memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui penguatan hilirisasi, modernisasi teknologi, perluasan pasar, serta peningkatan keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai ekonomi nasional.
Menurutnya, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya mengandalkan produksi bahan mentah, tetapi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui industri pengolahan, penguatan rantai pasok, dan peningkatan daya saing produk.
“Potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Tantangannya bagaimana potensi ini bisa diolah menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya berhenti pada produksi bahan mentah. Hilirisasi harus jadi perhatian agar nilai tambahnya dinikmati pelaku usaha di dalam negeri,” ujar Vikri kepada pusaranmedia.com.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo, bidang yang dipimpinnya diharapkan mampu mendorong kolaborasi pengusaha muda dengan pemerintah, investor, perbankan, serta pelaku industri dalam mengembangkan sektor produktif.
Vikri menilai industri pengolahan hasil laut merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius. Komoditas perikanan memiliki peluang dikembangkan menjadi produk bernilai jual lebih tinggi melalui pengolahan, pengemasan, hingga pemenuhan standar pasar domestik dan ekspor.
Pengembangan industri pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, serta produk turunan bioteknologi kelautan menjadi bagian dari peluang yang dapat dimanfaatkan pengusaha muda.
Selain hilirisasi, penguatan infrastruktur rantai dingin atau cold chain juga menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas hasil perikanan, terutama dari daerah penghasil yang memiliki keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi.
“Kalau rantai pasoknya kuat, mulai dari produksi, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi, produk perikanan kita akan lebih kompetitif. Ini yang perlu dibangun bersama agar pengusaha daerah memiliki kemampuan bersaing lebih luas,” jelasnya.
Vikri juga menyoroti pentingnya membuka akses pengusaha muda daerah terhadap proyek pembangunan nasional, termasuk infrastruktur maritim, pelabuhan perikanan, kawasan industri, serta peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN.
Ia menilai pengusaha daerah harus memiliki kesempatan lebih luas untuk masuk dalam ekosistem investasi dan industri, bukan sekadar menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.
Penguatan koordinasi antara BPP HIPMI dan BPD HIPMI di seluruh Indonesia menjadi salah satu langkah untuk mengonsolidasikan potensi komoditas unggulan daerah agar mampu berkembang dalam skala usaha yang lebih besar.
Penguatan jejaring tersebut dinilai strategis mengingat daerah ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan melalui kemitraan usaha, investasi, serta perluasan akses pasar.
Di tengah perkembangan teknologi, modernisasi sektor industri, kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian.
Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dinilai dapat meningkatkan efisiensi produksi, mendukung budidaya perikanan modern, serta membantu pengelolaan sektor usaha secara lebih terukur.
Namun, pengembangan ekonomi biru atau blue economy harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya laut.
Vikri menilai, daya saing industri kelautan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan, termasuk praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan pencegahan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing).
Akses pembiayaan menjadi tantangan lain yang perlu dijawab agar pengusaha muda dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Kolaborasi dengan perbankan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta perusahaan modal ventura dinilai dapat membuka alternatif pendanaan bagi sektor industri dan usaha kelautan perikanan.
"Selain pembiayaan, pengusaha juga perlu didorong untuk menembus pasar ekspor melalui pameran internasional, promosi produk, dan kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli maupun mitra investasi," jelasnya.
HIPMI, lanjutnya, juga memiliki peran dalam menyuarakan aspirasi pengusaha kepada pemerintah, terutama berkaitan dengan perizinan, tata ruang laut, kegiatan budidaya, penangkapan ikan, hingga kebijakan ekspor dan impor bahan baku industri.
Vikri berharap, amanah yang diberikan dalam kepengurusan BPP HIPMI periode 2026–2029 dapat menjadi momentum memperkuat kontribusi pengusaha muda daerah dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ia juga berharap potensi industri kelautan dan perikanan Kaltara dapat berkembang lebih jauh, tidak hanya sebagai pemasok komoditas, tetapi mampu menjadi bagian dari industri bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah.


